 |
| Ceceng Abdul Qodir (pakai peci hitam) dan H. Ahmad Sanusi (pakai baju putih berkacamata) |
Purwakarta.Internationalmedia.id.- Anggota Badan Anggaran(Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM. dari Fraksi Partai Golkar dengan menggebu-gebu menyampaikan supaya Dinas Sosial P3A dalam rangka memanusiakan manusia anggarannya supaya ditambah Rp.5 miliar dari pagu yang diajukan sebesar Rp.13 miliar pada tahun anggaran 2026.
”Saya prihatin pagu anggaran yang diberikan ditahun 2026 Kepada Dinas Sosial, kecil sekali dengan program sangat banyak ada 13 program. Saya nilai Kepala Dinasnya tidak punya nyali mengajukan anggaran hanya di angka Rp.13 miliar,” kata H. Ahmad Sanusi yang akrab disapa haji Amor itu.
Hal ini disampaikan Ahmad Sanusi pada Rapat Banggar yang digelar bersama Tim Anggaran Pemeraintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2026 (TA 2026), Kamis (18/9/2025).
Menurut mantan Ketua DPRD Purwakarta periode 2019-2024 itu, dengan pagu anggaran sekarang, apa yang bisa diperbuat Dinas Sosial yang belakangan konflik sosial di masyarakat masih sangat tinggi. ” Saya prihatin ketika ada bencana pemerintah daerah kalah cepat dengan LSM dan Partai dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat,”katanya.
H. Amor menilai masyarakat belum merasakan hadirnya Pemerintah. ”Pemerintah ini masih kalah cepat sama LSM, kalah sama partai. Begitu ada bencana LSM langsung turun bawa sembako, Partai karena punya kepentingan hadir di sana bawa sembako. Pemerintah kapan? Kalah cepat sama LSM dan partai. Pemerintah ini harusnya yang terdepan,”kritiknya.
H. Amor berharap pemerintah perlu hadir untuk membantu masyarakat. ”Saya minta kepada TAPD jangan takut bikin anggaran untuk Dinas Sosial. Tambah pagu anggaran untuk dinas sosial Rp 5 miliar lagi. Saya tidak ingin dalam pemerintahan Bupati Om Zein dan Wakil Bupatinya Bang Ijo masih ada masyarakt yang terlantar tidak diperhatikan oleh pemerintah dan saya berharap dalam pemerintahan beliau pemerintah harus terdepan membantu masyarakt,”usulnya.
Usulan yang disampaikan H Amor didukung anggota Banggar lainnya, Ceceng Abdul Qodir dari Fraksi Partai Kebangktan Bangsa (PKB), koleganya di DPRD Purwakarta.
Ceceng menyatakan bahwa Dinas sosial ini mengemban amanat sesuai Undang-undang Dasar 1945 yaitu pasal 34 ayat 1 yang mengatur tentang fakir miskin dan anak terlantar yang menjadi tanggung jawab negara.
”Artinya Dinas Sosial ini harus harus hadir di masyarakat. Selama ini dengan keterbatasan-keterbatasan selau dikeluhkan oleh masyarakat bawah, alasannya keterbatasan anggaran yang ada di Dinas Sosial. Untuk itu kita berharap kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan visi misinya Bupati bahwa pelayanan dasar itu menjadi salah satu prioritas yang akan dilaksanakan oleh Bupati sekarang,”kata Ceceng.
Ceceng mencontohkan di beberapa desa ada warga jompo, disabilitas, miskin ektrim, penderita stroke belum mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena mereka belum masuk data desil 1 sampai desil 5. ”Saya minta kepada Dinas Sosial agar bekerjasama dengan Desa-desa,”Ceceng mengingatkan.
Rapat pembahasan KUA dan PPAS untuk TA 2026 antara Banggar DPRD Purwakarta dan TAPD Pemkab Purwakarta memasuki hari ke-2 menghadirkan 4 (empat) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta antara lain;
1. Sekretaris TAPD Hj. Nina Herlina yang juga menjabat Kepala Badan Anggaran dan Aset Daerah (BKAD)
2. Dinas Sosial, Pemberadayaan Perempuan dan Perlingdungan Anak (Dinsos P3A),
3. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo),
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) dan
6. Sekretaris DPRD Purwakarta, Rudi Hartono.
Rapat dipimpin Ketua Banggar DPRD Purwakart, Sri Puji Utami yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Purwakarta didampingi Wakil Ketua I DPRD Dias Rukmana Praja, Wakil Ketua II DPRD Luthfi Bamala, Wakil Ketua III DPRD H. Entis Sutisna dan dihadiri para anggota Banggar DPRD Purwakarta.(Hms/Ir)
