 | ||
| Saat Pertemuan |
Jakarta, Internatinalmedia.id.-Dalam menyukseskan program yang telah dicanangkan, menyediakan 3 Juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Kementrian PKP terus berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak mulai dari Kementerian/ Lembaga serta perbankan untuk menyusun Peraturan Menteri PKP agar sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga mekanisme dan target penyaluran KUR Perumahan bisa tepat sasaran dan membantu peningkatan perekonomian Indonesia.
"Kementerian PKP siap berkoordinasi dan belajar dari berbagai pengalaman ekosistem perumahan dan Kementerian / Lembaga seperti Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Selain itu juga berkoordinasi dengan BPK dan BPKP guna mempersiapkan Peraturan Menteri yang baik dari sisi mekanisme, sasaran serta aturan yang sesuai tata kelola yang baik," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri II, Jakarta.
Menteri PKP menyatakan adanya Program KUR untuk perumahan merupakan sejarah penting bagi bangsa Indonesia dan menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyat dari sektor perumahan.
"Terimakasih atas dukungan Presiden Prabowo terbesar, Danantara, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dalam program KUR Perumahan ini. Kementerian PKP tidak akan bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan Program 3 Juta Rumah dan penyusunan 3 Peraturan Menteri yakni Peraturan Menteri PKP, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan menunjukkan bahwa kami punya visi dan misi yang sama untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," terangnya.
Dalam menyusun Peraturan terkait KUR tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait pada Selasa sore (8/7/2025) melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, Ph.D dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E di ruang kerjanya.
Menteri PKP menjelaskan, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam dan semua pihak yang berkepentingan turut hadir dalam pertemuan ini guna membahas KUR Perumahan. Turit hadir perwakilan dari Bank BRI yakni Direktur Consumer Banking BRI, Nancy Adistyasari dan Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar serta Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
"Saya senang KUR Perumahan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak dan kami ditargetkan untuk menyelesaikan Peraturan Menteri PKP pada bulan Juli ini. Kami juga me dapat informasi dan pelajaran dari Bank BRI dan BTN yang hadir berbagi pengalaman mengenai cara penyaluran KUR dan pembiayaan bagi para pengembang perumahan serta KPR Sejahtera FLPP untuk masyarakat," tandasnya.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengaku siap mendukung program KUR Perumahan ini. Pihaknya juga berharap Himbara untuk ikut mendukung penyaluran KUR Perumahan bagi masyarakat. "Kami siap mendukung KUR Perumahan untuk rakyat Indonesia," katanya.(RBS)
