 |
| Menteri PKP Maruarar Sirait saat memaparkan progress BP Tapera |
Jakarta.Internationalmedia.id.-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berhasil merealisasikan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan(FLPP) Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit. Jumlah tersebut naik 1.173,92 persen dari pencapaian Kuartal I Tahun 2024 sebesar 4.229 unit rumah.
"Capaian FLPP ini merupakan yang paling besar sepanjang sejarah negara Indonesia khususnya pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun ini pemerintah juga telah meningkatkan jumlah KPR FLPP untuk rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 350.000 unit," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BP Tapera di Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Menteri PKP menjelaskan, bangsa Indonesia sangat bangga dengan kinerja BP Tapera yang terus bekerja dan melakukan inovasi dan terobosan guna membantu masyarakat memiliki rumah layak dan terjangkau. Apalagi saat ini pemerintah juga mendorong pembebasan biaya BPHTB dan PBG yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan progres kinerja rumah subsidi yang memanfaatkan FLPP dan Tapera mulai 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2025 mencapai angka 167.160 unit. Sedangkan data mulai 1 Januari - 16 Mei 2025 mencapai 125.875 unit.
Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan KPR FLPP kepada 20 segmentasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari segmentasi MBR tersebut sudah menyatakan komitmen dan ada juga yang sudah dilakukan serah terima unit rumah subsidi kepada.
"Dengan berbagai kemudahan dan dorongan dari Menteri PKP khusunya terobosan dan inovasi kebijakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG kebijakan depan BP Tapera tetap optimis capaian FLPP bisa lebih meningkat," harapnya.
Menteri Ara juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada jajaran pimpinan dan karyawan BP Tapera yang telah mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah memiliki hunian yang memadai. (RBS)
