 | |
| Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, SH, MH |
Bandung.Internationalmedia.id.- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Rafael Situmorang, SH, MH menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD)2023 yang dinilai Jomplang atau tidak seimbang.
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban(LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun 2023 di mitra Komisi I DPRD Jawa Barat didapati penggunaan anggaran yang dinilai sangat jomplang.
Ada ketidakseimbangan atau ketimpangan yang sangat mencolok dimana anggaran untuk belanja pegawai jauh lebih besar dari pada belanja program nya itu sendiri.
Dalam suatu pembicaraan dengan Rafael Situmorang di Kantornya Fraksi PDIP Jawa Barat menyatakan, salah satu temuan di antaranya penggunaan anggaran tahun 2023 yang sangat jomplang ini didapatkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda)Provinsi Jawa Barat.
Anggaran Dispusipda masih didominasi belanja anggaran penujang dibanding anggaran program. Seharusnya belanja penunjang 51% dari seluruh anggaran. Namun dana sebesar Rp 38 miliar digunakan untuk belanja pegawai untuk mengerjakan “program” Rp 3 miliar.
Sementara anggaran belanja pegawai untuk program tersebut mencapai Rp 30 miliar untuk 8 orang pegawai dan gedung. Sehingga APBD Jabar di mitra Komisi I dinilai tidak sehat.
Sementara di UU1/2022 tentang hubungan Keuangan Pusat ke Daerah disyaratkan Belanja Pegawai dari APBD itu maksimal direntang 30 persenan. Ini jomplang sekali dengan anggaran programnya itu sendiri yang cuma Rp 3 miliar, kata Rafael.
Selain masalah ketidakseimbangan anggaran di Dispusipda ini, yang mendapat perhatian Komisi I juga di antaranya yaitu Program-program mencerdaskan masyarakat pada periode tahun 2023, Pemakaian Aplikasi SRIKANDI.
Kerjasama dengan Diskominfo Jabar terkait SPBE, konten-konten Layanan, kinerja Arsiparis yg mendapatkan apresiasi, Layanan Kearsiapan dan Survey Kepuasan Masyarakat.(Ter)
