Oleh : Daddy Rohanady
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
Selain pembangunan jalan tol, ada masalah Jabar terkait jalan arteri. Jabar memiliki jalan arteri milik provinsi yang panjangnya 2.362 km. Sayangnya, lebih dari 50 persen dari total jalan sepanjang itu sudah habis umur rencana teknisnya.
Selama ini yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang mayoritas adalah pemeliharaan berkala. Memang ada sebagian ruas jalan yang direkonstruksi, tetapi masih sangat sedikit.
Padahal, langkah pemeliharaan tersebut hanya akan merawat dan memperpanjang umur kemantapan jalan selama 4-5 tahun saja. Artinya, masih ada pula pekerjaan yang harus dilakukan terkait kondisi jalan milik provinsi itu.
Selain itu, meski masih banyak sarana lain yang harus dilengkapi, Jabar sudah memiliki bandara yang luasnya hanya sedikit di bawah Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Itulah Bandara internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka yang luas eksistingnya 1.040 haktare.
Selain itu, ada pula Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran. Bandara Nusawiru dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jabar. Jika menilik kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memang tidak memiliki kewenangan mengurus bandara.
BIJB Kertajati diamanati menjadi salah satu embarkasi di Indonesia. Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, Jabar merupakan pasar yang sangat potensial. Artinya, potensi orang datang dan pergi melalui jalur udara dari/ke Jabar bisa dipastikan jumlahnya tidak sedikit.
Benar bahwa orang pergi haji hanya setahun sekali. Kuota Jabar juga terbatas sekitar 200 ribuan saja. Namun ada pasar yang jumlahnya sangat banyak dan bisa berangkat tanpa mengenal waktu.
Ketika waktu antrean untuk pergi haji sudah mencapai di atas sepuluh tahun, kaum muslimin Jabar akan memilih umrah (haji kecil). Pilihan berumrah memang menjadi pilihan paling logis bagi mereka yang merasa waktu tunggu hajinya terlalu lama.
Belum lagi, mereka yang merasa jika waktu berhajinya tiba, ia akan tergolong risiko tinggi karena saat berhaji datang usianya tak muda lagi. Ibadah Umrah bisa dilakukan sepanjang tahun. Dengan demikian, jumlah jamaah umrah asal Jabar bisa dipastikan tidak sedikit.
Demikian pula dengan calon penumpang yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Jabar. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan jumlah pengangguran terbuka yang tidak sedikit, PMI menjadi pilihan yang dianggap menjanjikan.
Oleh karena itu, PMI menjadi calon penumpang potensial yang akan menghidupi BIJB Kertajati. Selain itu, masih ada wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) yang juga potensial mengunjungi berbagai objek daya tarik wisata unggulan di Jabar.
Memang moda transportasi udara bukan satu-satunya yang bisa digunakan ke dan dari Jabar. Terkait bidang kepelabuhanan, Jabar juga memiliki Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang yang bisa dibanggakan. Dengan status pelabuhan utama, salah satu kegiatan Pelabuhan Patimban adalah ekspor. Dengan adanya ekspor, pasti ada beberapa keuntungan dari keberadaan pelabuhan tersebut.
Selain penyerapan tenaga kerja, Jabar juga diuntungkan dengan peluang bertambahnya Pendapatan Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari pos pendapatan transfer bagi hasil pajak ekspor. Bahkan, bukan hanya Provinsi Jabar yang diuntungkan, Kabupaten Subang pun akan bertambah Pendapatan Daerah dalam APBD-nya.
Ada satu hal lagi yang tidak bisa dilupakan. Terlepas dari pro-kontra soal besaran utangnya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memperkaya moda transportasi dari dan ke Jabar. Bahkan, provinsi Jabar memiliki berbagai sarana olah raga yang patut dibanggakan.
Betapa tidak, banyak stadion besar di Jabar semisal Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) di Bandung, Stadion Wibawa Mukti di Kabupaten Bekasi, Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor, dan Stadion Patriot di Kota Bekasi. Jadi, boleh dibilang Jabar telah memiliki infrastruktur yang cukup lengkap.
Untuk melayani kesehatan warganya, Jabar juga memiliki banyak rumah sakit yang patut dibanggakan. Di Jabar terdapat banyak rumah sakit dengan berbagai kelas, baik milik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Misalnya, Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) di Kota Bandung.
Meskipun RSHS milik pemerintah pusat, tetapi yang menerima manfaatnya adalah masyarakat Jabar. Ada pula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan, dan sederet rumah sakit lain yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Sekali lagi, semua itu diperuntukkan demi melayani kesehatan masyarakat Jabar.
Di bidang pendidikan, di Jabar terdapat beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) ternama di negeri ini. Ada Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Belum lagi, masih ada sederet perguruan tinggi swasta (PTS) terdapat di Jabar.
Beberapa PTN sudah memiliki Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU). Misalnya, Unpad memiliki PSDKU di Kabupaten Pangandaran. Selain itu, ada pula Istitut Pertanian Bogor yang membuka di Kabupaten Cirebon.
Dengan berbagai dinamika yang melingkupinya, Jabar telah membuktikan banyak hal. Jabar telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2023.
Dengan berbagai hal yang masih harus dibenahi, setidaknya hal itu menunjukkan bukti bahwa ada kerja keras yang dilakukan. Belum lagi beragam penghargaan yang diberikan oleh berbagai pihak, baik internasional, nasional, maupun lembaga-lembaga swasta.
Terlepas dari berbagai keunggulan yang dimiliki, ternyata masih banyak tantangan Jabar ke depan. Bagaimanapun, Jabar harus menyiapkan generasi yang benar-benar siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Berbagai prestasi dan keunggulan yang dimiliki harus tetap dipertahankan. Berbagai kekurangan yang ada harus segera dibenahi.
Selain itu, kebijakan yang diambil haruslah demi untuk memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi, mari kita siapkan Provinsi Jawa Barat menyongsong Tahun Emas Republik Indonesia 2045. Sekali lagi, keunggulan demografis (kuantitas) saja tidak akan menjadikan Jabar sebagai provinsi yang layak diperhitungkan provinsi lain. Dibutuhkan keunggulan kualitas yang dibuktikan dengan penguasaan iptek yang memadai dan diperkuat imtak yang kuat.
Demi mewujudkannya, dibutuhkan arah dan kebijakan pembangunan Jabar yang lebih komprehensif. Dengan demikian, barulah Jabar akan menjadi provinsi juara. Semoga.**
