 |
| Plt Sekretaris DPRD Jawa Barat Dr. H. Dodi Sukmayana,SE.,MM menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Bandung, Rabu (14/6/2023) (Humas DPRD Jawa Barat) |
Bandung.Internationalmedia.id.-DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka studi komparasi terkait pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah.
Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Plt Sekretaris DPRD Jawa Barat Dr. H. Dodi Sukmayana,SE.,MM dan Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang - Undangan Dra Iis Rostiasih M.Si serta Kabag Program dan Keuangan Drs. Arip Ahmad Ripai, M.Si juga didampingi oleh para pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DPRD Jawa Barat.
Iis Rostiasih mengatakan, dalam pertemuan tadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut meminta masukan dan informasi kepada DPRD Jawa Barat terkait rencana kerja DPRD khususnya dalam pengangkatan Pj kepala daerah.
Terutama soal mekanisme pengusulan nama Pj kepala daerah, termasuk bagaimana Sekretariat DPRD memfasilitasi proses pengusulan atau pengangkatan Pj kepala daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut berharap DPRD Jawa Barat memberikan saran, karena Jabar menjadi tolok ukur atau barometer proses pengusulan atau pengangkatan Pj kepala daerah.
“Tadi membahas proses soal Pj kepala daerah, pengusulan di DPRD. Terkait ketentuan, semuanya itu ada di pimpinan dan anggota DPRD. Sekretariat DPRD sifatnya hanya memfasilitasi kegiatan tersebut,” kata Iis Rostiasih, Bandung, Rabu (14/6/2023).
Namun demikian jelas Iis Rostiasih, sejauh ini belum ada kepastian mekanisme dan proses pengusulan atau pengangkatan Pj kepala daerah di Jabar. Termasuk soal bagaimana Sekretariat DPRD memfasilitasi proses tersebut.
Sejauh ini DPRD Jawa Barat termasuk Sekretariat tengah menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mekanisme pengusulan dan pengangkatan Pj gubernur Jabar.
“Setelah surat kami terima, barulah DPRD Jawa Barat bisa memahami (ketentuan), dan kami (Sekretariat DPRD Jawa Barat) pun bisa memahami apa yang harus kami lakukan untuk memfasilitasi proses tersebut, tahapannya sudah jelas,” jelasnya.
Mudah-mudahan saja, bulan depan (Juli) sudah ada surat dari Kemendagri terkait Pj gubernur Jabar. Sehingga Jawa Barat bisa menjadi tolak ukur kabupaten dan kota di Jabar dalam hal mekasnisme pengusulan atau pengangkatan Pj kepala derah.
“Karena dalam waktu dekat selain Provinsi Jabar, beberapa kepala daerah di kabupaten dan kota di Jabar akan habis masa jabatannya,” ucap dia. (Ter)
