Notification

×

Iklan

Iklan

Komisi I Menilai Kemkominfo Lemah Menyosialisasikan Tahapan dan Manfaat ASO

Kamis, 08 Desember 2022 | 15:20 WIB Last Updated 2022-12-08T08:20:23Z
Anggota Komisi I  DPRD Provinsi Jabar, Rafael Situmorang 

Bandung Internationalmedia.id.-Anggota Komisi I  DPRD Provinsi Jabar, Rafael Situmorang menilai Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) lemah dalam menyosialisasikan tahapan dan manfaat Analog Switch Off (ASO). Ini terbukti, masih banyaknya masyarakat di Indonesia belum paham kenapa harus pindah ke TV digital.

Menurut Rafael, sosialisasi sangat lemah. Kemkominfo hanya menyosialisasikan gambar bersih saja tanpa memberikan pemahaman lainnya mengenai manfaat ASO ini.

Padahal, dengan kebijakan ASO, akan tercipta demokratisasi penyiaran yang merata. Sehingga akan banyak TV baru yang muncul dan bermanfaat bagi masyarakat banyak, kata Rafael, Rabu (7/12/2022). 

Dikatakan, Komisi I DPRD Jabar berkolaborasi dengan KPID Jabar ikut andil dalam menyosialisasikan kebijakan ASO ini. Karena memang, sejak awal ia mengaku heran saat Kemkominfo melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ASO.

Sebab, Kemkominfo terkesan berjalan sendiri tanpa melibatkan legislatif hingga KPI. 



"Mulai dari pendataan dan lainnya kami tidak dilibatkan. Maka dari itu, sosialisasi ini menjadi lemah. Akhirnya kami-kamilah yang terjun langsung ke lapangan," ujarnya.

Sebagai anggota dewan, Rafael mengaku seringkali ditanya oleh masyarakat terkait kebijakan ASO. Ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan Kemkominfo tidak merata hingga pelosok daerah. Maka tak heran jika muncul beragam reaksi masyarakat soal ASO ini.

"Kami melihat memang lemah sosialisasinya. Maka kami turun tangan untuk mensosialisasian kebijakan tersebut mengenai manfaat ASO ini, bukan hanya siaran TV menjadi jernih dan canggih saja," ujarnya.

Rafael melanjutkan, ia berpandangan, kebijakan ASO ini juga memberikan peluang bagi insan penyiaran untuk membangun TV baru. Sehingga, penyiaran di TV digital ini akan lebih variatif dan tidak dikuasai oleh pengusaha media yang selama ini menguasainya. Masyarakat pun nantinya bisa memilih banyak siaran yang berkualitas.

"Sebenarnyak kebijakan ini mendorong terjadinya demokratisasi kepemilikan. Banyak pengusaha baru. Masyarakat juga diuntungkan banyaknya tontonan," katanya.

Selain itu, kebijakan ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di bidang ekonomi kreatif digital.

"Salah satunya masyarakat bisa menjadi  konten kreator. Dengan adanya TV digital, masyarakat jadi memiliki wadah untuk menampung karyanya karena pengusaha TV baru pasti akan butuh konten yang segar dan berkualitas. Jadi ada peluang kerja di sana," katanya(Ter).

×
Berita Terbaru Update