Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Komisi V menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan mitra kerja Komisi V yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, rapat kerja berlangsung di KCD Pendidikan Jawa Barat Wilayah VII, Kota Cimahi. (Rabu, 18/08/2021
Cimahi.Internationalmedia.id.-Wakil
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi
paparan dari Rancangan Kebijakan Umum
Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dinas
Pendidikan Jabar guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
Abdul Hadi
atau kerap di panggil Gus Ahad itu menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Barat telah melakukan beberapa terobosan seperti diantaranya berhasil
memperjuangkan 17 ribu formasi lebih guru P3K khususnya di Jawa Barat, Iapun
menilai akan berefek kepada kesehahteraan guru di Jawa Barat.
“Kami
apresiasi dari Dinas Pendidikan mempunyai konsep untuk perubahan pendidikan di
Jawa Barat, yaitu dimana berhasil di perjuangkan 17 ribu lebih formasi guru
untuk P3K di Jawa Barat tentu ini meningkat dari yang di harapkan semoga ini
berefek kepada kesejahteraan guru di jawa barat karena ini energi positif bagi
dunia pendidikan," katanya di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jabar Wilayah
VII Kota Cimahi, Rabu, (18/8/21).
Gus Ahad
juga menyoroti desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dinilai sudah membaik dan iapun melalui Komidi V akan merekomendasikan untuk
menambah kembali Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di Jawa Barat karena
dinilai masih belum ideal.
“Lalu KCD di
jawa barat alhamdulillah desentralisasi nya semakin bagus, kami
merekomendasikan untuk menambah jumlah KCD di jawa barat karena ideal nya satu
KCD mengelola 150 sekolah," lanjutnya.
Dirinya
menyambut baik bantuan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMI) di
integrasikan dengan pelayanan bagi siswa yang miskin agar sekolah sekolah
swasta akan tetap mendapatkan bantuan dengan persyaratan ada subsidi bagi siswa
miskin.
“Karena
banyak kasus anak anak yang kurang mampu yang tidak masuk negeri tapi tidak
mampu juga untuk bersekolah di sekolah swasta karena terkendala biaya, ini
sebuah solusi yang baik," ucapnya.
Pihaknya
juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana nanti akan mengitegrasikan
anak anak yang biasa di pesantren yang selama ini tidak tercatat sebagai
capaian pendidikan ketika mereka lulus itu supaya di link -kan dengan pusat
dengan kegiatan PKBM.
“Jadi nanti
anak lulusan pesantren tidak hanya mendapatkan ijasah dari pesantren tapi dapat
juga ijasah pamet C, Saya kira disdik harus menjalin kolaborasi dengan biro
kesra agar ini bisa segera terwujud," tutup Abdul Hadi.(mar)
