Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar Nanin Hayani Adam.
Bandung.Internationalmedia.id.-
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berusaha untuk
mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021
untuk penanganan COVID-19.
Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar Nanin Hayani Adam
melaporkan, realisasi anggaran penanganan COVID-19 sudah mencapai 17,58 persen
atau Rp 204,5 miliar dari total anggaran Rp1,1 triliun per Jumat (23/7/2021).
"Anggaran
untuk insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 57,7 miliar, sudah direalisasikan
sebesar Rp 33,5 miliar atau sekitar 58,15 persen," kata Nanin di Kota
Bandung, Sabtu (24/7/2021).
Nanin
menjelaskan, Pemda Provinsi Jabar sudah melakukan pergeseran anggaran dengan
menambah Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 400 miliar pada 12 Juli 2021.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp144 miliar berasal dari penghentian sementara
proyek strategis.
Pergeseran
anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri)
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Inmendagri tersebut dikeluarkan pada
2 Juli 2021.
"Yang
intinya memperbolehkan daerah untuk melakukan pergeseran anggaran jika anggaran
untuk bantuan sosial dan dukungan PPKM Darurat di daerah tidak memadai,"
ucapnya.
Pemda
Provinsi Jabar, kata Nanin, akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada
masyarakat yang terdampak PPKM, seperti pelaku usaha yang tidak dapat melakukan
aktivitas selama PPKM, pekerja seni, dan pekerja harian lepas.
"Sedangkan
1,9 juta Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) yang menerima bansos Pemda
Provinsi Jabar pada 2020 sudah di-cover oleh pemerintah pusat," kata
Nanin.
"Adapun
realisasi anggaran pemerintah provinsi Jawa b
Barat per
tanggal 23 juli 2021, yakni pendapatan 40,91 persen dan belanja 39,82 persen.
Terjadi
perlambatan dalam pendapatan sehingga diprediksi tidak akan mencapai target
pada akhir tahun 2021 sebesar Rp 5,6 triliun," imbuhnya.(Ter)
