Daddy Rohanady Anggota DPRD Jabar
Bandung.Internationalmedia.id.-
Sebanyak 11 proyek insfrastruktur Jawa Barat tahun 2021 senilai Rp140 milliar
rupiah dihentikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil demi penanganan Covid 19 di
Jabar yang di alih fungsikan pada obat obatan.
Menanggapi
hal tersebut anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady mengatakan, sudah lama kawan -
kawan Komisi IV meminta revisi anggaran 2021 bahkan sejak pembahasan APBD.
"Kita
sudah minta peninjauan terhadap angka 2,2 Trilliun, karena mau tidak mau, suka
tidak suka harus ada anggaran untuk penanggulanagan covid," ujar Daddy
saat dihubungi Humas DPRD Jabar. Kamis, (8/7/2021).
Daddy
menyebut, disatu sisi pihaknya sangat senang karena menunjukkan apa yang
suarakan akhirnya direalisasikan sekarang walaupun terlambat. Selain itu
pihaknya juga meminta angka anggaran bisa jadi dinaikan karena, DPRD Jabar
sempat menolak besaran volume anggaran untuk pembangunan alun-alun yang dirasa
sangat besar.
"Sebenarnya
sudah lama kawan- kawan meminta revisi anggaran 2021 bahkan sejak pembahasan
APBD, kita minta peninjauan terhadap angka yang 2,2 trilliun itu, tapi karena
waktu yang tidak memungkinkan akhirnya tetap jalan," sebutnya.
Menurut
Daddy, apapaun resiko nya harus diterima demi penanggulangan Covid-19 dan
keputusan Gubernur tersebut menjadi apresiasi pihaknya
"Belakangan
mau tidak mau, suka tidak suka harus ada sejumlah anggran untuk penanggulangan
covid dan kemudian pa gubernur mengambil sebuah diskresi atau keputusan terkait
11 item infrastruktur senilai Rp 140 miliarr," tuturnya.
"Pembangunan
alun alun dan apalagi sempat ramai juga di media sosial pembangunan Tugu Kujang
di Sumedang yang memakan anggaran cukup besar," sebut Daddy.
Alokasi
anggaran penanganan covid yang hanya untuk dua bulan kedepan menurutnya dirasa
belum cukup dan membutuhkan dana yang lebih besar untuk penanggulangan covid di
Jawa Barat, apalagi ditambah dengan adanya kebijakan pemberian obat gratis
untuk yang melakukan isolasi mandiri.
"Kita
masih memerlukan dana yang jauh lebih besar lagi untuk menangulangi beban-
beban terkait dengan Covid-19 ini, apalagi di Pikobar sudah launching pelayanan
pemberian obat gratis kepada mereka yang melakukan isolasi mandiri,"
katanya.
Daddy
berharap agar ada informasi yang jelas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
terkait 11 pekerjaan infrastruktur yang dipangkas serta menerangkan
peruntukkannya, sehingga pihaknya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk
Jawa Barat.
"Apakah
Rp 140 Milliar itu hanya untuk penanggulangan obat yang isolasi mandiri atau
untuk apa ? dan kita tidak bisa yakin bahwa pandemi akan berakhir 2 bulan lagi,
jadi kita butuh solusi sejak awal sehingga pihaknya dan Pemerintah Daerah dapat
saling berkomunikasi untuk menuntaskan bersama kondisi sekarang," tutup
Daddy.(Ter)