Wamenlu RI, Mahendra Siregar
Jakarta.Internationalmedia.id.- Wamenlu RI,
Mahendra Siregar menerima courtesy call Menteri Kelautan Prancis, Annick
Girardin, yang tengah melakukan lawatan ke Indonesia (08/06/2021).
Menteri Kelautan Prancis sampaikan bahwa Indonesia
merupakan negara non-Eropa pertama yang dikunjunginya sejak menjabat pada Juli
2020.
Pertemuan membahas langkah konkret merealisasikan
potensi peningkatan kerja sama bilateral RI-Prancis, khususnya di bidang
kemaritiman dan kelautan, serta kerja sama yang lebih luas dalam kerangka
Indo-Pasifik.
Wamenlu RI menggarisbawahi bahwa terdapat potensi
kerja sama yang besar yang dalam lingkup kemaritiman, terutama pemanfaatan dan
pengelolaan natural capital, baik di darat maupun di laut, secara berkelanjutan
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.
Dengan pendekatan nilai kesetaraan, keadilan, dan
kemajuan kedua belah pihak, Indonesia menyambut positif berbagai inisiatif
peningkatan kerja sama bilateral yang diupayakan pemangku kepentingan kedua
negara.
Sebagai mitra strategis Indonesia, Prancis harapkan
kedua negara saling dukung dalam menyuarakan solusi terhadap tantangan global
pada forum internasional. Prancis dan Indonesia juga perlu mengedepankan kerja
sama konstruktif dalam menghadapi tantangan bersama tersebut.
Dukungan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia pada
ranah kemaritiman tidak terlepas dari upaya bersama mewujudkan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan 14: Life Below Water.
Menteri Girardin sampaikan apresiasi atas dukungan
Indonesia terhadap terpilihnya Prancis sebagai Development Partner ASEAN dan
tegaskan iktikad untuk kerja sama dalam kontribusi terhadap pembangunan di
Indonesia, termasuk dengan pelibatan komunitas bisnis Prancis di Indonesia dan
juga lembaga Agence Française de Développement (AFD).
Pada pagi hari yang sama, Menteri Girardin telah
menandatangani dua kesepakatan, LoI Pembentukan Mekanisme Dialog Bilateral
Maritim dan Joint Statement untuk Pengembangan Program Kerja Sama Kelautan dan
Perikanan, serta menyaksikan penandatanganan LoI untuk Pengembangan Eco-Fishing
Ports di Indonesia antara KKP RI dengan AFD.
Ketiga kesepakatan merupakan wujud komitmen kedua
negara untuk meningkatkan dan merealisasikan kerja sama maritim. Secara khusus,
Bilateral Maritime Dialogue menjadi mekanisme payung yang strategis bagi
diplomasi bilateral untuk memastikan agar kerja sama di bidang maritim
diimplementasikan secara konkret dan terarah guna memajukan pembangunan
Indonesia dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.(marpa)
