Jakarta.Internationalmedia.id.- Pertemuan ke-6 Task Force on Planning and Preparedness (TFPP) Bali Process telah diselenggarakan pada tanggal 22 dan 24 Juni 202, dihadiri 100 peserta yang terdiri dari negara anggota Ad Hoc Group Senior Official Meeting (AHG SOM) Bali Process dan sejumlah observer.
Delegasi RI terdiri dari unsur lintas kementerian,
seperti Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, Kementerian Perhubungan,
Bakamla dan Basarna. Pertemuan pada tingkat SOM dipimpin oleh co-chairs Dirjen
Kerja Sama Multilateral dan Ambassador for People Smuggling and Human
Trafficking Australia.
“Tugas utama kita adalah menjaga peran TFPP selama
pandemi, termasuk menemukan langkah-langkah baru dan praktis dalam penanganan
berbagai macam kasus migrasi di kawasan, yang bersifat unik dan kompleks,"
tegas Febrian A. Ruddyard, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kemlu RI.
Pertemuan juga membahas kebijakan dan
langkah-langkah operasional terkait isu-isu “safety of life at sea",
khususnya dalam aspek pencegahan, respon operasional dan pendekatan
terkoordinir; serta isu-isu strategis termasuk kegiatan TFPP tahun 2020,
perkembangan migrasi ireguler kawasan dan global, serta fokus TFPP ke depan,
khususnya menjelang peringatan 20 tahun terbentuknya Bali Process.
Delri serukan pentingnya burden sharing dan shared
responsibility untuk penanganan isu migrasi ireguler secara bersama-sama dan
proporsional, melalui: i) pelindungan korban sejalan dengan hukum internasional
dan non-refoulement principle, ii) kerja sama regional dan internasional, dan
iii) memperhatikan aspek dan prinsip kesehatan dalam kebijakan dan penanganan
di lapangan.
Dalam pertemuan, Direktur HAM dan Kemanusiaan juga
sampaikan pengalaman dan good practice Indonesia terhadap penanganan kasus dan
pemberian bantuan kemanusiaan kepada 81
pengungsi Rohingya yang berada di perairan Aceh.
Ditekankan juga beberapa lessons learned di
antaranya: i) pengutamaan upaya pencegahan daripada upaya respon operasional,
ii) pentingnya identifikasi dan penanganan elemen kejahatan lintas negara dalam
penyelamatan migran ireguler di kondisi darurat, dan iii) respon operasional
wajib dilengkapi dengan solusi yang berkelanjutan dan melibatkan negara ketiga.
“Ke depannya, TFPP diharapkan dapat terus melakukan
engagement dengan stakeholders yang relevan untuk mendapat input
substantif demi meningkatkan perencanaan
dan kesiapsiagaan di kawasan serta untuk selalu mengarusutamakan aspek
kesehatan termasuk implementasi prokes serta akses kepada faskes dan vaksin
dalam pembahasan TFPP," tegas Dirjen Kerja Sama Multilateral.
TFPP merupakan mekanisme yang dibentuk untuk
membantu Bali Process Consultation Mechanism guna meningkatkan perencanaan dan
kesiapan untuk menghadapi pergerakan ireguler para migran, utamanya melalui
jalur laut, yang bersifat mendadak dan besar.(marpa)
