 |
| Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat |
Sumedang.Internationalmedia.id.-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melakukan pembahasan finalisasi persoalan aset-aset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut DPRD untuk
menganalisa, tentang inventarisasi masalah aset Pemprov Jabar serta pelaksanaan
penyusunan laporan dan rekomendasi.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar
Muslihat menyebutkan, tahapan finalisasi dilakukan untuk menuangkan kesimpulan
dan catatan berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh komisional baik
melalui kunjungan kerja maupun rapat kerja, termasuk rapat konsulatasi ke
Kementerian Keuangan RI
“Prioritasnya melalui rapat kerja dengan OPD dan
tinjauan ke lapangan. Setelah itu akan diberikan rekomendasi komisi kepada
Gubernur Jabar,” ujar Sadar di Bandung Giri Gahana, Jatinangor, Kabupaten
Sumedang, Senin (3/5/2021).
Selain itu, lanjut Sadar, selain tidak terakomodirnya
data-data aset dalam database BPKAD, potensi masalah pun muncul dari penguasaan
sejumlah aset yang saat ini masih dikuasai pemerintah pusat maupun daerah.
Sadar menyebut, terdapat dua hal yang diprioritaskan
dalam paengelolaan masalah aset tersebut. Pertama mengenai pengamanan, dan yang
kedua soal pemanfaatan.
“Aset-aset yang ada di BPKAD mupun yang digunakan
oleh OPD atau dibekukan di BUMD yang berpotensi masalah. Harus ada peraturan
khusus untuk mengurusi aset tersebut, sehingga kedepannya dapat dirumuskan
permasalahannya baik dari segi pengamanannya maupun pemanfaatannya,” tandasnya.(Adv)
