 |
| Wakil Gubertnur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum |
Bandung.Internationalmedia.id.- Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum sangat menyayangkan di masa pandemi ini masih banyak lembaga pendidikan yang tetap melakukan penahanan ijazah karena siswa belum melunasi uang sekolah.
Untuk itu Wagub meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat
untuk melakukan tindakan tegas kepada mereka karena ini akan
menghambat pendidikan anak.
Ini harus menjadi evaluasi, kalau perlu dipanggil
ketua yayasan atau kepala sekolahnya. Niat anda membuat lembaga pendidikan itu
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau memang niatnya mencari keuntungan?.
Kalau memang mereka niatnya mencari keuntungan, kita
evaluasi izinnya kalau perlu ditutup karena sangat memberatkan masyarakat,
sehingga ada kecemburuan." tegas Uu pada saat acara Hari Pendidikan
Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat secara virtual, Minggu (02/05/2021).
Selain penahanan ijazah, biaya pendaftaran siswa
baru saat ini masih tergolong sangat mahal hingga mencapai Rp 10-15 juta untuk
bisa masuk ke sekolah, diperlukannya evaluasi yang disesuaikan dengan fasilitas
yang didapat ketika anak masuk sekolah.
Saya berharap kepada Dinas Pendidikan, untuk
mengevaluasi lembaga atau sekolah yang memberikan biaya pendaftaran yang sangat
fantastis.
Kami sering dikeluhkan oleh masyarakat, disatu sisi
masyarakat ingin memiliki anak cerdas yang hebat, pendidikan yang normal,
fasilitas yang bagus tapi disisi lain terkendala oleh biaya yang mahal."
tambah Uu.
Untuk melancarkan proses evaluasi tersebut, Uu
meminta bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat agar melapor kepada
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai biaya pendidikan yang masih mahal dan
memberatkan karena pendidikan ini adalah hak seluruh masyarakat.
"Pemprov Jawa Barat akan mengevaluasi dan saya
minta informasi kepada masyarakat yang merasa keberatan atau sekolahnya dekat
tapi biayanya mahal harus lapor kepada kami. Insyaallah kami akan panggil, akan
kami undang sekolahnya dan langsung kami tanya maksudnya." tutup Uu.
Sementara itu Ketua DPW PSI (Dewan Pimpinan Wilayah Partai Serikat
Indonesia)Jawa Barat Furqan AMC, melaporkan bahwa pihaknya mendapat ratusan
aduan dari orang tua terkait penahanan ijazah siswa oleh sekolah karena
menunggak biaya pendidikan.
"Jumlah tunggakan siswa bervariasi, ada yang Rp
350 ribu hingga Rp 6 juta. Di antaranya ada yang SMP, MTs, MA, SMK, SMA, negeri
maupun swasta." tutur Furqan AMC.
Di tahun 2021 ini, kita semua masih berada di tengah
krisis pandemi COVID-19 dan dampaknya kepada bidang pendidikan adalah tidak
bisanya dilakukan pembelajaran secara tatap muka, tetapi biaya yang masuk tetap
harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat, tambahnya.(Ter)
