 |
| Pimpinan dan Anggota Komisi II gelar agenda rapat evaluasi program kegiatan tahun anggaran 2021 dan rencana program kegiatan tahun anggaran 2022 bersama Dinas Perkebuanan Provinsi Jawa Barat bertempat di , Balai Perlindungan Perkebunan (BPP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/5/2021). |
Kab.Bandung.Internationalmedia.id.-Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan, recofusing anggaran yang terjadi pada dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan sektor perekonomian.
Hal itu mengakibatkan proses pemulihan ekonomi di
Jawa Barat menjadi tidak maksimal.
Hal tersebut dikatakan Yunandar usai Rapat Kerja
Evaluasi di Balai Perlindungan Perkebunan (BPP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat, Kamis (20/5/2021).
Yunandar menjelaskan, ketika anggaran pada
dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan sektor perekonomian dikurangi, maka
hal tersebut tidak sejalan dengan komitmen terhadap pemulihan ekonomi.
Menurut Yunandar, salah satu upaya untuk memulihkan
ekonomian adalah bagaimana dinas-dinas pada sektor perekonomian dapat membantu
masyarakat serta memfasilitasi masyarakat dan hal ini perlu dukungan anggaran.
“Bagi kami ini (refocusing) tidak boleh terjadi lagi
di tahun 2022, walaupun indikasi yang terjadi sekarang pagu anggaran
untuk tahun 2022 juga tidak jauh berbeda dengan 2021” ucap Yunandar.
Belum adanya regulasi, kebijakan, dan kerjasama dengan
stakeholder terkait mengakibatkan anggaran yang ada baik yang bersumber dari
pusat, swasta, serta dari anggaran desa belum dapat dikelola oleh dinas-dinas
di sektor perekonomian khsusnya pada Dinas Perkebunan untuk melakukan upaya
pemulihan Ekonomi.
“Saya berharap hal-hal seperti ini harus ada
terobosan, kita tidak bisa terlalu menyalahkan, karena mungkin saja anggaran
itu digeser untuk permasalahan kesehatan Tetapi tidak berarti tidak terjadi
upaya yang lain”katanya.
Pihaknya berharap, adanya semacama upaya peningkatan
anggaran pada sektor perkebunan baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022 sebagai
upaya pemulihan ekonomi di Jawa Barat.
“Dimulai dari sektor perkebunan yang menyangkut
banyak sekali sub sektor yang lain, banyak sekali masyarakat, petani, dan yang
lainya dan adanya inovasi-inovasi, balai dan UPTD untuk membuat program-program
yang lebih tepat sasaran, yang lebih sesuai dengan kondisi sekarang saat
pandemi, lebih sesuai dengan generasi milenial, dengan anak-anak muda”ujarnya.
“Kita tidak boleh menutup kemungkinan merubah sistem
yang ada baik dari regulasi, kebijakan, bahkan tupoksi, sehingga dalam jangka
panjang fleksibilitas yang dinamis ini membuat pemerintah Jawa Barat masih bisa
danggap sebagai salah satu pelayan dari kepentingan masyarakat” tambahnya.(mar)
