 |
| Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat gelar rapat dengar pendapat dengan LMAN dan Komisi KPK) terkait rekomendasi pembahasan aset milik Pemrov Jabar bertempat di BPSDM, Kamis (29/4/2021) |
Cimahi.Internationalmedia.id.-Sebagai upaya dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menggandeng Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Selain itu hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan
aspek pelayanan publik yang akan mewujudkan pemerintahan yang baik atau Good
Government.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi
Budiman menyebutkan, LMAN merupakan badan layanan umum yang berada di bawah
Kementerian Keuangan RI.
Sebagai lembaga konsultasi untuk mengoptimalkan
aset-aset pemerintah atau Negara. Karena itu, pihaknya ingin mengetahui apa
yang bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Jawa Barat dengan LMAN tersebut.
Kami juga membuka maksud dan tujuan LMAN tadi, dan
sebetulnya pemerintah itu tidak bisa sendirian mengurus ini, mereka
(birokrat-red) yang berkarir sebagai aparatur itu tidak akan berfikir untuk
mengkomersialisasi aset dan tiba2 menjadi entrepreneur dinilai akan sangat
susah.
Karena itu, maka di butuhkan suatu media seperti
LMAN, kata Bedi dalam agenda rapat konsultasi dengan LMAN di Gedung BPSDM
Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kamis (29/4/2021).
Kemudian, Bedi melanjutkan, lembaga tersebut akan
menghubungkan dengan asosiasi para pelaku usaha seperti Kamar Dagang Indonesia
(Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Perhimpunan Hotel Dan
Restoran Indonesia (PHRI) dan lain-lain termasuk koperasi.
“Sehingga saya mengharapkan benar-benar yang namanya
kebijakannya ini tepat sasaran. Yang jelas akan membawa kemanfaatan yang besar
bagi masyarakat Jawa Barat,” tambahnya.
Sehingga. kata Bedi, langkah awal komisi akan
memberikan evaluasi dan catatan-catatan dari persoalan yang ada untuk
pengamanan dan pemanfaatan. Lalu mengidentifikasi persoalan tata kelola dan
tentunya yang berkaitan dengan kebutuhan regulasi untuk mengoptimalkan perihal
aset itu.
“Jika semua teridentifikasi setiap persoalan dan
gambaran solusinya sudah terlihat, maka persoalan aset di Jawa Barat ini akan
segera terselesaikan,” tutupnya.(Adv)
