Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira saat memimpin Rapat Evaluasi dengan Dinas Kehutanan di Kantor UPTD Balai Sertifikasi Tanaman Hutan (SPTH), Rabu (19/05/2021
Sumedang.Internationalmedia.id.-Sekretaris Komisi II
DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengungkapkan, saat ini jumlah
lahan kritis di Jawa Barat mencapai 911.000 hektare, 700.000 hektare di antaranya
berada di luar kawasan hutan.
Yunandar menyebut, lahan kritis di luar kawasan
hutan tersebut terdiri dari lahan perkebunan terlantar, lahan pertanian yang
tidak produktif, dan lahan-lahan milik pribadi yang tidak memiliki penggunaan
yang jelas.
“Sebenarnya jika diupayakan lahan tersebut bisa
dikerjasamakan untuk menjadi kawasan hutan yang bisa memproduksi produk-produk
hutan yang bernilai ekonomis"kata Yunandar, usai Rapat Evaluasi dengan
Dinas Kehutanan di Kantor UPTD Balai Sertifikasi Tanaman Hutan (SPTH), Rabu
(19/05/2021).
Ia menambahkan, saat ini pemanfaatan kawasan hutan
sebagai motor perekonomian menunjukan tren yang positif. Hal ini pun didukung
oleh jumlah luasan lahan hutan di Jawa Barat yang semakin luas dari tahun ke
tahun. Bahkan menurut Yunandar, jumlah luasan hutan Jawa Barat saat ini jauh
lebih luas jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu.
"Pelaku usaha kehutanan juga terus bertambah,
itu hal yang luar biasa disaat yang lain seperti petani berkurang sangat
banyak. Ini menjadi hal yang menarik dan ada potensi ekonomi luar biasa di sana
yang membuat orang tertarik”ujarnya.
Untuk mendukung pemanfaatan potensi tersebut
Yunandar berharap, Pemprov Jabar dapat membentuk sebuah pusat pelayanan yang
terintegrasi yang memudahkan para pelaku usaha dapat mendapatkan pelayanan
sesuai kebutuhannya.
“Kami menyarankan dari Komisi II, agar menjadi satu
pelayanan yang terintergrasi, dan komprehensif dimana setiap pelaku ekonomi
kehutanan datang ke sana memperoleh pelayanan sesuai dengan
kebutuhannya"pungkasnya.(Ter)
