Notification

×

Iklan

Iklan

Telkom dan BPH Migas Lakukan Kerjasama Perkokoh BPH Migas dalam melakukan Pengawasan

Rabu, 03 Maret 2021 | 18:07 WIB Last Updated 2021-03-03T11:07:07Z

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Edi Witjara (kanan) menyerahkan menyerahkan cindera mata kepada Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa (kiri) usai penandatanganan Nota Kesepahamanan tentang Pemanfaatan Potensi Bersama antara Telkom dengan BPH Migas, yang dilaksanakan di Bogor, Senin (2/3).

Bogor.Internationalmedia.id.- Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Edi Witjara dan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa menandatangani Nota Kesepahamanan tentang Pemanfaatan Potensi Bersama, yang dilaksanakan di Bogor (2/3/2021).

 

Ini merupakan salah satu wujud dukungan terhadap digitalisasi di sektor hilir minyak dan gas bumi (Migas) serta turut menyukseskan program pemerintah dalam mewujudkan BBM Satu Harga, Subsidi BBM Tepat Sasaran dan Ketahanan Energi.

 

Adanya penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai upaya untuk memperkokoh BPH Migas dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap penyediaan dan distribusi BBM dan Gas Bumi dengan penguatan pemanfaatan data melalui aspek digitalisasi.

 

Dengan demikian, maka ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Indonesia sehingga kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh BPH Migas akan efektif dan antisipatif dalam menghadapi kondisi-kondisi sekarang dan yang akan datang.

 

Adapun ruang lingkup kerjasama ini tidak hanya terbatas pada aspek konektivitas tapi juga platform dan layanan digital yang disepakati kedua belah pihak.

 

Sebelumnya Telkom telah menuntaskan program digitalisasi SPBU di seluruh Indonesia. Digitalisasi SPBU merupakan sistem monitoring distribusi dan transaksi penjualan BBM di setiap SPBU secara real-time untuk peningkatan standar layanan dan operasional.

 

Melalui digitalisasi ini, Pertamina dapat memantau kondisi stok dan penjualan tujuh jenis BBM, transaksi pembayaran di SPBU serta pengelolaan penyaluran BBM bersubsidi.

 

Di samping itu, seluruh data digitalisasi tersebut dapat diakses secara langsung oleh sejumlah pihak berwenang, seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, serta BPH Migas sehingga dapat saling mendukung untuk pengawasan penyaluran BBM termasuk yang bersubsidi yaitu Bio Solar (B30) dan penugasan yaitu Premium.

 

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan, saat ini digitalisasi sudah dilaksanakan oleh Pertamina di 5.518 SPBU. Selanjutnya diharapkan Telkom dapat mendukung pengelolaan pusat data hilir migas sekaligus operatornya.

 

Edi Witjara menyampaikan bahwa dalam bertransformasi menjadi digital telco company, Telkom tetap berorientasi kepada pelanggan (customer-oriented).

 

Hal ini sesuai dengan visi Telkom untuk menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat, Telkom saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain yaitu Digital Connectivity, Digital Platform, dan Digital Services. Keberadaan bisnis platform digital menjawab tantangan dan hambatan terkait pengelolaan data.

 

Layanan big data diharapkan dapat memberikan solusi data yang komprehensif sehingga bermanfaat dalam akselerasi digitalisasi demi menghadirkan layanan terbaik.

 

“Terima kasih atas kepercayaan BPH Migas untuk bersinergi dengan Telkom dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap penyediaan dan distribusi BBM dan Gas Bumi melalui pemanfaatan teknologi digital,” Edi Witjara menambahkan.

 

Melalui kolaborasi pemanfaatan potensi bersama antara Telkom dengan BPH Migas terkait layanan teknologi berbasis digital ini, kedua belah pihak dapat saling memberikan manfaat dan nilai tambah sesuai dengan kapabilitas masing-masing, serta dapat meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas terkait kebutuhan BBM dan Gas Bumi.

 

“Ke depannya Telkom akan terus hadir memberikan digitalisasi baik bagi BUMN maupun korporasi lainnya di Indonesia, seperti yang dicanangkan pemerintah.

 

Diharapkan langkah ini dapat meningkatkan value BUMN maupu korporasi serta mendukung cashless transaction di lingkungan masyarakat sehingga nantinya mampu memperkuat ekonomi digital Indonesia,” tutup Edi.(Ter)

×
Berita Terbaru Update