Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat menjadi pembicara dalam JAPRI (Jabar Punya Informasi) terkait TPPAS Lulut Nambo di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (23/3/2021)
Bandung.Internationalmedia.id.-Pemerintah Daerah
(Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menargetkan pengolahan sampah menjadi
energi di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo
dapat beroperasi pada akhir 2021.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, target
tersebut ditetapkan setelah Pemda Provinsi Jabar menggandeng perusahaan asal
Jerman EUWELLE Environmental Technology GmbH untuk mengembangkan TPPAS Lulut
Nambo.
Pengembangan TPPAS Lulut Nambo sempat terhenti usai
konsorsium PT Jabar Bersih Lestari (JBL) yang mendapat amanah mengalami
wanprestasi.
"Hari ini sudah diumumkan prosesi kerja sama,
maka saya ingin langsung kerja. Saya titip akhir tahun ini sudah dipakai
minimal tahap 1 dan full-nya tahun depan,” kata Kang Emil --sapaan Ridwan
Kamil-- dalam JAPRI (Jabar Punya Informasi) di Gedung Pakuan, Kota Bandung,
Selasa (23/3/2021).
“Yang bikin kita yakin dengan investor dari Jerman
adalah mereka proyeknya sudah banyak, sehingga kita lebih reugreug (aman) ini
bisa berjalan sesuai waktu,” imbuhnya.
Kang Emil menjelaskan, pemilihan investor TPPAS
Lulut Nambo melalui proses lelang yang komprehensif dan adil. EUWELLE pun sudah
memenuhi syarat yang dibuat. Mulai dari teknologi sampai kondisi finansial.
“Dari sisi cost, sangat rasionable, sehingga beban
tipping fee ke kabupaten/kota tidak terlalu besar. Oleh karena itu saya
harapkan lancar,” ucapnya.
“Provinsi Jabar sudah dikatakan bahwa pengelolaan
sampah harus dijadikan sesuatu yang bermanfaat, sehingga akan dikenal sebagai
provinsi yang ramah lingkungan, semua kita selesaikan menjadi lebih terukur,”
tambahnya.
Sampah yang masuk TPPAS Lulut Nambo rencananya akan
diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), biogas, kompos, dan produk energi
dari sampah lainnya.
TPPAS Lulut Nambo memiliki luas sekitar 55 hektare.
15 hektare di antaranya akan digunakan sebagai tempat pemrosesan dan pengolahan
sampah. Sisanya akan dibangun jalan, tempat pengolahan air, dan perkantoran.
Kang Emil menuturkan, TPPAS Lulut Nambo akan
mengelola sampah di wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan
Tangerang Selatan.
“Karena pengelolaan sampah di Jabar itu sudah
diputuskan harus regional tidak boleh
satu-satu, maka wilayah Bogor, Bogor, Depok dan Tangsel itu oleh Lulut Nambo,”
tuturnya.
Sedangkan untuk wilayah Bandung Raya, kata Kang
Emil, akan dikelola TPPAS Legok Nangka, dan untuk daerah lain sedang disiapkan,
seperti Ciayumajakuning satu lokasi, Bekasi-Bekasi-Karawang-Purwakarta satu
lokasi.
“Jadi minimal kita butuh tiga sampai empat proyek
skala besar sehingga Jabar dikenal provinsi yang ramah lingkungan,” katanya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar Prima
Mayaningtyas mengatakan, tipping fee bagi daerah yang memanfaatkan TPPAS Lulut
Nambo sebesar Rp125 ribu per ton.
"Tipping fee Rp125 ribu per ton. Tidak ada
subsidi dari Pemda Provinsi Jabar sebagaimana perjanjian kerja sama yang telah
dilakukan di tahun 2017," ucap Prima.
Vice President EUWELLE Yao Li menyatakan, pihaknya
berkomitmen menjadikan TPPAS Lulut Nambo sebagai tolok ukur pengolahan sampah
menjadi energi yang berkualitas.
"Kami bangga mendapatkan persetujuan ini.
teknologi ini (yang akan digunakan) sudah didemonstrasikan di Jerman, Perancis,
Cina dan Thailand," ucap Yao.
"Euwelle berkomitmen menjadikan TPPAS ini
sebagai benchmark project yang berkualitas, terima kasih atas
kepercayaannya," imbuhnya.(Lys)