Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum
Kab.Tasikmalaya.Internationalmedia.id.-Usai pilkada
serentak, Jabar segera melaksanakan pilkades serentak di 75 desa empat
kabupaten yakni Ciamis, Sumedang, Bekasi dan Bogor. Menurut jadwal tahapan
pilkades dimulai 13 Desember 2020.
Pilkades serentak mendapat atensi khusus Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
karena dikhawatirkan memunculkan klaster pilkades COVID-19.
Terkait itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat
(Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menggelar rapat koordinasi Pedoman Protokol Kesehatan
dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Masa Pandemi, dari
Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (10/12/2020).
“Harapan pemerintah pelaksanaan pilkades bisa sesuai
dengan jadwal yang ditentukan, yaitu kalau Jabar dimulai tanggal 13 Desember
2020,” ujar Kang Uu usai rakor.
Wagub memandang para bupati perlu membentuk desk
pilkades yang berisi orang-orang dari bagian pemerintahan desa bersama unsur
muspika seperti kepolisian, TNI, polri. Tujuannya memastikan pilkades
berlangsung kondusif, aman, dan sehat bebas COVID-19.
“Di samping pilkades aman damai, tetap harus ada
pilkades sehat. Anggaran sarana kesehatan, sesuai arahan Menteri Desa bisa
diambil dari dana desa,” tuturnya.
Kang Uu pun ingin pilkades mencontoh pilkada
serentak yang baru saja melewati hari pencoblosan. Pilkades dilakukan dengan
mematuhi protokol COVID-19. Selain 3M plus tidak berkerumun, prokes lain yang
perlu diperhatikan pembatasan jumlah pemilih di TPS, bawa pulpen sendiri dari
rumah, rapid tes antigen bagi panitia pilkades, dan prokes penting
lainnya.
“Panitia dan lainnya bisa meniru proses pilkada.
Berjalan dengan aman dan damai, datang ke TPS tidak bergerombol, tidak menumpuk
seperti biasa karena jadwal datang ke TPS diatur,” papar Kang Uu.
Usai rakor dengan dua menteri, Kang Uu akan
menggelar rakor dengan bupati di empat kabupaten untuk pembahasan yang lebih
teknis terutama wacana desk pilkades. Para bupati ini, kata Uu, bertanggung
jawab penuh atas pelaksanaan pilkades mulai dari kelembagaan, anggaran,
termasuk mengedukasi masyarakat pentingnya pilkades.
“Para kepala daerah ini harus benar-benar mengawasi
dengan saksama dan mempersiapkan segalanya,” katanya.
Selain bupati, Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa
Seluruh Indonesia) juga berperan penting untuk kenerhasilan pilkades serentak.
Sebagai organisasi yang menaungi kades,
Apdesi memiliki jejaring kuat yang dapat diandalkan menyokong pengawasan
pilkades.
Hal penting yang harus diutamakan, kata Uu,
netralitas Apdesi dalam pilkades. “Bantuan dan netralitas Apdesi itu yang kami
harapkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,”katanya.(mar)
