Haru Suandharu, Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar
Bandung.Internationalmedia.id.- Ketua Dewan Pimpinan
Daerah(DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat yang juga Ketua Fraksi
PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menyatakan, PKS Jabar selalu bersama rakyat,
terlebih di masa pandemi Covid-19 ini.
Fraksi PKS DPRD Jabar juga telah berhasil menyelesaikan
sembilan Raperda yang berpihak kepada
rakyat.
"Lima Raperda sudah selesai, ada tiga lagi saat
ini termasuk salah satunya Raperda RPJMD karena terjadinya masa pandemi
Covid-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini," jelas Haru saat
menjelaskan paparan Refleksi Akhir Tahun 2020 Fraksi PKS DPRD Jabar, Jumat
(18/12/2020) petang.
Dewan Pimpinan Wilayah(DPW) Partai Keadilan Sejahtera(PKS)
Jawa Barat dan Fraksi PKS DPRD Jawa Barat menggelar refleksi akhir tahun 2020,
menyikapi pembangunan di Jawa Barat selama satu tahun.
Kegiatan refleksi akhir tahun digelar secara online
melalui webinar zoom meeting, bersama media yang ada di Jawa Barat.
Kegiatan refleksi sebelumnya di gelar secara offline
pada akhir tahun 2019 lalu, namun karena tahun 2020 ini dalam masa Pandemi
Covid-19, maka digelar secara online.
Dalam paparannya. Haru melihat RPJMD 2018-2023 harus
ada perubahan, mengingat situasi pandemi Covid-19 masih panjang.
"Dalam APBD perubahan 2020 misalnya, Pemprov
Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti alun-alun beberapa
kabupaten/kota serta Command Center.Seharusnya apa yang menjadi konsen Pemprov
Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 harus
dimaksimalkan papar Haru Suandharu.
Dikatakan, saat ini kebijakan yang ada belum
maksimal berpihak kepada rakyat.
"Saya berharap anggota Fraksi PKS DPRD Jabar
dan DPRD di Kabupaten dan Kota tetap kritis, bagaimanapun fungsi DPRD tidak
boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi disaat masa
Pandemi in," paparnya.
Fraksi PKS DPRD Jabar, bersikap agar Gubernur Jabar
melanjutkan bantuan sosial Covid-19 di tahun 2021.
"Di Pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak,
harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini," tegas Haru.
Perihal anggaran pembangunan di tahun 2021 pun, tak
ada recofusing maksimal untuk penanganan Covid-19 di tahun 2021.
Haru meminta penanganan Covid-19 di Jabar, harus
maksimal. Karena jumlah penduduk di Jabar paling tinggi.
"Kemarin usul kami di Fraksi PKS DPRD Jabar,
terkait vaksin covid-19 didengar Pemerintah pusat. Seharusnya di Jabar pun,
tentang penanganan Covid-19 ini didengar.
Saya melihat hanya gimick aja subtasninya, sehingga
kami bersikap RPJMD 2018-2023 harus diubah, yang saat ini masih dibahas
ditingkat Pansus sebelum nantinya mengesahkan anggaran murni 2021,"
jelasnya.
Pengamat Politik Universitas Parahyangan, Prof Asep
Warlan Yusuf yang hadir dalam webinar Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS DPRD
Jabar, menilai bahwa langkah politik PKS di Jabar cukup baik dan diterima
masyarakat Jabar.
"Jadi PKS ada di masyarakatnya ini, bagian sifatnya melengkapi atau kerjasama
yang baik," jelas Prof Asep Warlan Yusuf.
PKS saat ini, menurutnya tidak punya program
partisipasi masyarakat yang menjadi bagian dari kerja PKS.
"Ini penting dibangun, sebagai dasar perjuangan
bersama rakyat. Hal ini perlu sebagai unit yang mengelola public input bagi
kemajuan PKS," paparnya
Kalau tanpa ada unit itu, Prof Asep melihat PKS
dalam posisi yang dikerjakan yang diprogram kan saja.
"Hasil kajiannya yakni keterbukaan, penyerapan
aspiras dari apa yang dikerjakan PKS saat ini," jelasnya.
Program PKS merakyat hanya sebagai Improvement bukan
Transformasi.
"Arus dua arah harus ada komunikasi dan
sinergis. Karena kejujuran keihklasan bukan hanya diskusi saja, namun
bagaimana PKS harus menjadi solusi publik saat ini," paparnya.(Ter)