-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Komisi II: Selama pandemi covid-19, petani tetap mampu bekerja di ladang dan menghasilkan

Senin, 26 Oktober 2020 | 10/26/2020 WIB Last Updated 2020-10-26T08:39:18Z


Anggota Komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto

Bandung.Internationalmedia.id.-
Selama pandemi covid-19, ternyata para petani tetap mampu bekerja di ladang dan menghasilkan kebutuhan akan pangan bagi masyarakat, khusus warga Jabar. 

 

Hanya ada kendalanya, untuk meningkatkan produksi pertanian, para petani seringkali kesusahan akan kelangkaan pupuk un-organik, terutama saat masuk musim tanam. Pupuk un-organik kerap kali sulit didapat, terutama pupuk subsidi dari pemerintah.


Untuk itu, menurut Anggota komisi II DPRD Jawa Barat Bambang Mujiarto, dalam penanganan covid-19 dan pengendalian ekonomi daerah,  sudah seharusnya pemerintah provinsi Jawa Barat memberikan perhatian khusus untuk sektor pertanian.

 

Kelangkaan pupuk un-organik seharusnya tidak perlu terjadi kalau saja pemerintah daerah (Pemprov Jabar) memberikan pelatihan bagi para kelompok tani untuk berkarya menciptakan/ membuat  dan memproduksi pupuk organik, kata Bambang Mujiarto, dalam [perbincangan di gedung DPRD Jabar, Senin(26/10/2020).

 

Dikatakan, pelatihan bagi para kelompok tani untuk membuat pupuk organik merupakan tanggungjawab pemerintah.  Nanti pada saatnya, petani yang sudah mendapatkan pelatihan ini dapat menjadi trainner bagi petani-petani lain, sehingga ketika akan memasuki musim tanan, pupuk organik sudah tersedia, dan dapat  memenuhi sendiri kebutuhan akan pupuknya.

 

Sektor pertanian itu, bukan semata hanya sawah tetapi juga ada palawija, sayur-mayur. Untuk itu, Komisi II DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar melalui OPD mitra Komisi II, seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas TPH),  dan Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan untuk melatih para kelompok tani (poktan) membuat dan memproduksi pupuk organik.

 

Namun, kata Bambang, sektor perkonomian  hingga saat ini mendapatkan alokasi cukup kecil dalam setiap penyusunan anggaran APBD.  Padahal semestinya, kalau memang pemerintah daerah benar-benar ingin mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di sektor perekonomian, seharusnya menambah alokasi anggaran dalam APBD, terutama dalam kondisi pandemi covid-19 sekarang ini, katanya.

 

Dalam setiap penyusunan anggaran, bahkan kemarin saat pembahasan APBD Perusahan 2020 dan pembahasan RAPBD 2021,  Komisi II sudah mendorong penambahan anggaran untuk mitra OPD Komisi II. Namun, nyatanya anggaran untuk sektor perekonomian tetap saja  mendapatkan alokasi yang minim. Sehingga, tidak salah juga, kalau kalangan generasi milenial tidak tertarik untuk terjun di sektor pertanian.

 

“Saya tekankan disini, semestinya dalam hal penangan pandemi covid-19, Pemerintah memfokuskan untuk bagaimana memulihkan ekonomi masyarakat Jabar, salah satunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi poktan dalam membuat dan memproduksi pupuk organik. Sehingga untuk tahun 2021 kita dapat memprediksikan pertumbuhan ekonomi Jabar”, ujarnya.

 

Menueurt  Bambang, sejak berjangkitnya virus covid-19 di Indonesia dan khsususnya di Jabar, bahwa sektor perekonomian yang sangat terdampak itu adalah bidang manufaktur tetapi yang bertahan justru bidang pertanian.

 

“Kan manufaktur itu tergantung dengan pasar Global, sedangkan pertanian, itu mencerminkan masyarakat kita, maka sangat tepat kalau pertanian itu disebut sebagai soko guru bangsa.  Namun, hanya saja, isu pertanian ini selalu ditutup”, tegas politisi PDIP Jabar Dapil 12 Kab/Kota Cirebon-Indramayu ini.(Ter)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update