Pagar yang rusak sudah diperbaiki kembali
Bandung.Internationalmedia.id.-Kepala Bagian Umum
Setwan DPRD Jabar Dr H Doddy Sukmayana menyatakan, anggaran yang dipergunakan untuk memfasilitasi dan kerusakan aksi massa soal Omnibus Law (UU Cipta
Kerja)selama 3 hari, tidak besar.
Demo tolak Umnibus Law dilakukan elemen buruh dan mahasiswa sejak hari Selasa 6 Oktober 2020 hingga hari ini Jumat 9 Oktober 2020.
"Itukan sudah ada pos posnya, pos anggaran
pengamanan dalam dan pos anggaran pengamanan luar," katanya di DPRD Jabar,
Jumat (9/10/2020).
Untuk biaya kerusakan, jelas Doddy, tidak banyak
yang perlu diperbaiki. Hanya las pagar yang patah saja, sekaligus mengecetnya.
"Beda dengan demo tahun kemarin, saat itu
Setwan DPRD Jabar harus ganti pagar," jelasnya.
Pintu gerbang sekarang lebih aman, karena tembok
penanam pagarnya, sudah tidak ada trapnya lagi.
"Kalau kemarin kan temboknya bisa dipanjat.
Jadi pagarnya bisa digoyang. Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang yang patah dan
harus di las hanya pintu pagarnya saja," jelasnya.
"Catnya juga hanya cat biasa. Kan hanya cat
pagar dan tembok luar," tambahnya.
Soal biaya makan, kata Doddy ditanggung bersama
dengan Pemprov Jabar karena lokasinya juga berdekatan, ungkapnya.
Dikatakan, hari pertama, biaya makan petugas
pengamanan sekitar 650 nasi boks. Hari kedua, 650 nasi boks.
Tanggung bersama yang dimaksud di atas, kalau nasi
boks yang dikeluarkan 650, maka Pemprov beli 325 dan DPRD Jabar juga beli 325.
Biaya makan hari ketiga ungkap Doddy jumlahnya jauh
di atas biaya makan hari pertama dan kedua. Mencapai 2.000 nasi boks.
"Nasi boks hari ketiga banyak, karena ada BKO
(bawah kendali operasi). BKO dari Bali dan Kalimantan," katanya
mengakhiri(Ter).