Wakil Gubernur Jawa Barat memimpin Rapat
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
Kota Tasikmalaya.Internatioalmedia.id.-Jawa Barat
(Jabar) perlu membentuk sebuah badan otorita yang fokus mengentaskan kemiskinan
di wilayah selatan. Ketimpangan antara wilayah utara dan selatan masih menjadi
tantangan Jabar dan menjadi lebih kompleks karena pandemi COVID-19.
Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan yang
diselenggarakan di Kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya, Kamis (22/10/2020).
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum memimpin rakor
yang dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar dan
perwakilan pemerintah daerah (pemda) di wilayah selatan seperti Pemkab
Pangandaran, Pemkab Ciamis, Pemkab Tasikmaya, Pemkab Cianjur, dan Pemkab Garut.
Menurut Uu, Jabar saat ini sudah memiliki lembaga
khusus yang berfokus pada pemekaran daerah. Lembaga baru akan lebih banyak membahas
strategi pengembangan ekonomi termasuk pengentasan kemiskinan.
“Kemarin juga kan ada Porjabarsel, tapi hanya dalam
bidang pemekaran daerah. Nah, nanti akan dibuat (badan) khusus ekonomi dan
ketuanya ini harus ex officio, bisa kepala Bappeda atau sekretaris Bappeda,”
ujar Uu usai rakor.
Sementara anggotanya, idealnya masing- masing pemda
yang sebagian wilayahnya membentang di sebelah selatan Jabar. Perangkat daerah
yang terlibat tidak hanya di bidang ekonomi tapi di bidang lain.
“Jadi jangan hanya dalam bidang ekonomi atau kadis
sosial, tapi seluruh kadis dilibatkan sesuai dengan kewenangannya
masing-masing,” kata Uu.
Badan khusus juga akan mengawal peta Jalur Tengah
Selatan (JTS) yang menghubungkan jalan lama di kawasan perkotaan (tengah) dengan
dan jalur pantai selatan (pansela).
Menurut Uu, meskipun sekarang sudah ada pansela
namun untuk menuju selatan warga masih harus berputar karena banyak titik yang
belum terkoneksi.
Dengan JTS maka jarak tempuh dari kawasan tengah ke
selatan bisa diperpendek. Distribusi logistik dan perdagangan menjadi lebih
lancar. “Sehingga nanti orang yang ada keperluan ke daerah selatan tidak muter
seperti sekarang. Nanti yang tadinya 100 kilometer bisa dicapai hanya 15
kilometer,” sebut Uu.
Melalui peran badan khusus ini, berbagai program
ekonomi, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan memungkinan diajukan ke
pemerintah pusat menjadi Proyek Strategis Nasional. Dana yang dibutuhkan
diestimasi Rp3 triliun.(mar)