Notification

×

Iklan

Iklan

Jabar Bentuk Tim Khusus dan Rencana Aksi

Jumat, 18 September 2020 | 15:27 WIB Last Updated 2020-09-18T08:28:08Z

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil

Bandung.Internationalmedia.id.-Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) COVID-19 Jawa Barat telah menyiapkan tim khusus dan rencana aksi guna mendampingi Pemerintah Pusat menyelesaikan  tiga pekerjaan.


Ketiga pekerjaan fokus menurunkan kasus penularan, meningkatkan angka kesembuhan (recovery rate), menekan angka kematian (mortality rate).


Demikian terungkap dalam rapat koordinasi antara Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua GTPP Jabar Ridwan Kamil, Menko Kemaritiman dan Investasi, serta sejumlah gubernur melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan Bandung, Kamis (17/9/20).


"Kami sudah susun tim lama yang direorganisasi dan draft action plan untuk tiga tujuan yaitu menurunkan kasus positif, peningkatan recovery rate yang per hari ini di angka 54 persen, serta memperkuat penurunan mortality rate yang sebenarnya sudah di bawah rata-rata yaitu 2 persen," ujarnya.


Langkah pertama, GTPP Jabar akan menggencarkan operasi yustisi di dua zona yaitu Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan zona pilkada serentak (Kabupaten Pangandaran, Tasikmalaya, Indramayu, Karawang, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Kota Depok).


Kang Emil --sapaan akrab Ridwan Kamil-- mengatakan, Bodebek menyumbangkan 70 persen kasus di Jabar. Sementara klaster pilkada sebisa mungkin harus dihindari terlebih saat memasuki masa kampanye.


"Persiapan operasi yustisi yang kami bagi dua yaitu di zona Bodebek yang memang menyumbang kasus keterpaparan terbanyak dan di zona pilkada di delapan daerah karena kami tidak ingin terjadi klaster pilkada," kata Kang Emil.


Langkah kedua, meningkatkan manajemen perawatan pasien di Jabar bagian timur seperti Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cirebon, Indramayu. Berdasarkan evaluasi angka kematian di pirangan timur  terbilang tinggi, berbeda dengan Bodebek yang sedikit lebih baik  hanya 4-9 persen.


Salah satu penyebabnya adalah fasilitas kesehatan di priangan timur relatif masih belum baik. Selain akan memperbaiki manajemen kesehatan, Kang Emil berharap Kementerian Kesehatan meng-upgrade fasilitas kesehatan.


"Kami temukan salah satu penyebabnya yaitu fasilitas kesehatan yang belum baik dan akan kami tingkatkan. Mohon dibantu oleh Kementerian Kesehatan untuk mengupgrade fasilitas kesehatan untuk di Jabar bagian timur," ucap Kang Emil.


Sementara untuk menekan angka keterpaparan, GTPP memaksimalkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang dinilai berhasil dilakukan di sejumlah tempat. "PSBM akan kita maksimalkan," sebutnya.


Penerapan PSBM akan dibantu dengan unit edukasi dan unit pengawasan yang akan dibentuk di tiap kabupaten/kota. Kota Bogor menjadi proyek percontohan dua unit tersebut. "Tim Edukasi yang baru dibentuk di Kota Bogor akan kami jadikan percontohan di daerah lain," jelas Kang Emil.


Menindak lanjuti kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan terduga COVID-19 diisolasi di tempat khusus, Kang Emil memastikan sejumlah hotel di berbagai daerah sudah bersedia memberikan fasilitas isolasi.


"Hotel-hotel sudah banyak yang bersedia di zona-zona yang kami anggap perlu dalam menindaklanjuti kebijakan terkait kepada suspect atau dulu namanya PDP untuk diisolasi khusus," katanya.


Gubernur juga meminta Pemerintah Pusat membantu Jabar dalam tes PCR agar dapat mengejar target WHO 1 persen dari total jumlah penduduk. 


Menurutnya, saat ini Jabar telah mampu menguji 50 ribu sampel PCR per minggu. Namun karena penduduk Jabar hampir 50 juta jiwa atau terbanyak di Indonesia, angka tersebut dinilainya masih kurang.


Dengan bantuan Pemerintah Pusat, kapasitas tes PCR Jabar diharapkan menjadi dua kali lipat. "Kami sudah mampu menguji 50 ribu sampel per minggu tapi karena jumlah penduduk kami banyak kami harusnya dua kali lipat karena itu kami mohon pusat untuk turut membantu pengujian.(Ter)

×
Berita Terbaru Update