 |
| Gubernur Jabar, Ridwan Kamil |
Bandung.Internationalmedia.id.-Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) COVID-19 Jawa Barat telah menyiapkan tim khusus dan rencana aksi guna mendampingi Pemerintah Pusat menyelesaikan tiga pekerjaan.
Ketiga pekerjaan fokus menurunkan kasus penularan,
meningkatkan angka kesembuhan (recovery rate), menekan angka kematian
(mortality rate).
Demikian terungkap dalam rapat koordinasi antara
Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua GTPP Jabar Ridwan Kamil, Menko Kemaritiman
dan Investasi, serta sejumlah gubernur melalui telekonferensi dari Gedung
Pakuan Bandung, Kamis (17/9/20).
"Kami sudah susun tim lama yang direorganisasi
dan draft action plan untuk tiga tujuan yaitu menurunkan kasus positif,
peningkatan recovery rate yang per hari ini di angka 54 persen, serta
memperkuat penurunan mortality rate yang sebenarnya sudah di bawah rata-rata
yaitu 2 persen," ujarnya.
Langkah pertama, GTPP Jabar akan menggencarkan
operasi yustisi di dua zona yaitu Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan zona pilkada
serentak (Kabupaten Pangandaran, Tasikmalaya, Indramayu, Karawang, Bandung,
Cianjur, Sukabumi, Kota Depok).
Kang Emil --sapaan akrab Ridwan Kamil-- mengatakan,
Bodebek menyumbangkan 70 persen kasus di Jabar. Sementara klaster pilkada
sebisa mungkin harus dihindari terlebih saat memasuki masa kampanye.
"Persiapan operasi yustisi yang kami bagi dua
yaitu di zona Bodebek yang memang menyumbang kasus keterpaparan terbanyak dan
di zona pilkada di delapan daerah karena kami tidak ingin terjadi klaster
pilkada," kata Kang Emil.
Langkah kedua, meningkatkan manajemen perawatan
pasien di Jabar bagian timur seperti Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cirebon,
Indramayu. Berdasarkan evaluasi angka kematian di pirangan timur terbilang tinggi, berbeda dengan Bodebek yang
sedikit lebih baik hanya 4-9 persen.
Salah satu penyebabnya adalah fasilitas kesehatan di
priangan timur relatif masih belum baik. Selain akan memperbaiki manajemen
kesehatan, Kang Emil berharap Kementerian Kesehatan meng-upgrade fasilitas
kesehatan.
"Kami temukan salah satu penyebabnya yaitu
fasilitas kesehatan yang belum baik dan akan kami tingkatkan. Mohon dibantu
oleh Kementerian Kesehatan untuk mengupgrade fasilitas kesehatan untuk di Jabar
bagian timur," ucap Kang Emil.
Sementara untuk menekan angka keterpaparan, GTPP
memaksimalkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang dinilai
berhasil dilakukan di sejumlah tempat. "PSBM akan kita maksimalkan,"
sebutnya.
Penerapan PSBM akan dibantu dengan unit edukasi dan
unit pengawasan yang akan dibentuk di tiap kabupaten/kota. Kota Bogor menjadi
proyek percontohan dua unit tersebut. "Tim Edukasi yang baru dibentuk di
Kota Bogor akan kami jadikan percontohan di daerah lain," jelas Kang Emil.
Menindak lanjuti kebijakan pemerintah pusat yang
mengharuskan terduga COVID-19 diisolasi di tempat khusus, Kang Emil memastikan
sejumlah hotel di berbagai daerah sudah bersedia memberikan fasilitas isolasi.
"Hotel-hotel sudah banyak yang bersedia di
zona-zona yang kami anggap perlu dalam menindaklanjuti kebijakan terkait kepada
suspect atau dulu namanya PDP untuk diisolasi khusus," katanya.
Gubernur juga meminta Pemerintah Pusat membantu
Jabar dalam tes PCR agar dapat mengejar target WHO 1 persen dari total jumlah
penduduk.
Menurutnya, saat ini Jabar telah mampu menguji 50
ribu sampel PCR per minggu. Namun karena penduduk Jabar hampir 50 juta jiwa
atau terbanyak di Indonesia, angka tersebut dinilainya masih kurang.
Dengan bantuan Pemerintah Pusat, kapasitas tes PCR
Jabar diharapkan menjadi dua kali lipat. "Kami sudah mampu menguji 50 ribu
sampel per minggu tapi karena jumlah penduduk kami banyak kami harusnya dua
kali lipat karena itu kami mohon pusat untuk turut membantu pengujian.(Ter)
