-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Pemerintah Bayarkan Dana Dampak Sosial Kemasyarakatan Lahan Zona Otorita Danau Toba Rp 26 Miliar

Jumat, 10 Juli 2020 | 7/10/2020 WIB Last Updated 2020-07-10T08:58:34Z
Bayar Santunan secara virtual

Toba.Internationalmedia.id.-Pemerintah melalui Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) membayar santunan  sebesar Rp Rp 26.137.298.000. bagi masyarakat yang menerima penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan pada lahan zona Otorita Danau Toba, di Balai Data Kantor lantai 4 Kantor Bupati Toba, Jumat (10/7/2020).

Selain pembayaran, dilakukan juga Groundbreaking (peletakan batu pertama) 10 desa wisata di kawasan Danau Toba, dukungan dari PT Pertamina Persero dan PT Pegadaian Persero, secara virtual dari Jakarta - Medan - Kantor Bupati Toba - Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba.

Virtual meeting di empat lokasi tersebut diikuti Menko Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Dirut Pegadaian Kuswiyoto, Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Arie Prasetyo, 

Bupati Toba Darwin Siagian dan Forkopimda Kabupaten Toba, di antaranya Kajari Toba Samosir Robinson Sitorus, Kapolres Toba AKBP Akala Fikta Jaya, Sekdakab Toba Audy Murphy Sitorus dan lainnya.

Sekdakab Toba Audy Murphy Sitorus selaku Ketua Tim Terpadu dampak sosial kemasyarakatan pada lahan zona Otorita Danau Toba, dalam laporannya menyampaikan, pembayaran tersebut sesuai Surat Keputusan Bupati Toba No 415 Tahun 2020, tertanggal 8 Juli 2020, tentang penetapan nama dan besaran uang santunan bagi masyarakat dampak sosial kemasyarakatan lahan zona Otorita Danau Toba.

Besaran keseluruhan pembayaran santunan tahap I di lahan seluas 279 ini Rp26.137.298.000.

Sementara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, mengapreasiasi pembayaran tahap I di lahan Otorita Danau Toba seluas 279 hektar bagi 219 Kepala Keluarga.

Dengan tuntasnya penyaluran tahap I ini, kata Luhut,menjadi momen yang sangat baik bahwa pemerintah peduli kepada rakyatnya.

"Dengan selesainya lahan tahap I ini, proses investasi dan pembangunan akan lebih cepat. Hal ini akan menjadikan akselerasi pembangunan pariwisata yang akan segera dirasakan masyarakat, " sebut mantan Kepala Staf Kepresiden Republik Indonesia ini.
Menurut mantan Menkopolhukam ini, pembangunan kawasan Danau Toba, khususnya lahan Otorita Danau Toba akan dilaksanakan dengan cepat.

"Karena kami bersama Pak Basoeki (Menteri PUPR), berjanji menyelesaikannya pada Desember 2020 ini, " katanya.

Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, menyampaikan terimakasih kepada semua pihak, baik masyarakat dan Kepala Desa Sigapiton, Desa Pardamean Sibisa, Desa Motung hingga pembayaran dampak sosial kemasyarakatan ini bisa terlaksana.

Dengan ditetapkannya kawasan Danau Toba sebagai geopark oleh UNESCO, kata Menparekraf, akan menambah nilai jual destinasi kawasan Danau Toba. Atas penetapan ini, akan cukup membantu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menjual destinasi ini. Akan semakin banyak pengunjung dan peminatnya yang akan datang ke Danau Toba. (Ung)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update