-->

Notification

×

Iklan

Iklan

DPRD Jabar layangkan sejumlah pertanyaan kepada Gubernur Jabar terkait permasalahan kecurangan Anggaran Rp 67,42 miliar

Senin, 20 Juli 2020 | 7/20/2020 WIB Last Updated 2020-07-20T09:38:58Z
Sidang Paripurna

Bandung.Internationalmedia.id.- DPRD Provinsi Jawa Barat melayangkan sejumlah pertanyaan kepada Gubernur Ridwan Kamil terkait penyerapan anggaran bermasalah.

Pertanyaan tersebut terlontar saat pembacaan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Jabar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (20/7/2020).

Ketua DPRD Provinsi Jabar Brigjen TNI (purn) Taufik Hidayat mengatakan, pertanyaan seputar penggunaan anggaran daerah yang dinilai bermasalah itu tak lain merespon nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jabar TA 2019 pada 14 juli 2020 lalu.

"Jadi, hasil dari tindak lanjut pembahasan di tingkat komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD itulah kemudian mengkristal dalam butir butir pertanyaan tersebut," kata Taufik di Gedung DPRD Jabar, Senin(20/7/2020).

Menurutnya, Fraksi-fraksi memohon agar Gubernur menjelaskan sekitar kurang lebih 8 pertanyaan yang mewakili pandangan umum fraksi.

Adapun, sejumlah pertanyaan fraksi tersebut diantaranya masalah Pendapatan Daerah (PAD) yang tidak mencapai target sebagaimana telah ditetapkan.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar Sri Rahayu Agustina, yang juga mewakili seluruh fraksi saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi, menyebutkan masalah tersebut hadir akibat kurangnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada.

Ade Puspitasari juga mengatakan, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Jabar, terdapat sebanyak 54 permasalahan kecurangan penerimaan sebesar Rp 67,42 miliar rupiah.

"Untuk itu, kami meminta kepada Gubernur agar menjelaskan permasalahan tersebut," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata dia, fraksi-fraksi DPRD Jabar juga mencermati rendahnya penyerapan belanja daerah, yakni Belanja Tidak Langsung sebesar 93,65 persen dan Belanja Langsung 85 persen.

Kemudian, merujuk pada hasil identifikasi BPK Perwakilan Jabar, kata Ade Puspitasari, ditemukan 192 permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja daerah yang tidak sesuai ketentutan senilai Rp 113,69 miliar.(Lys)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update