 |
Jakarta, Internationalmedia.id – Johnny Situwanda, S.H., M.H., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (DPD HAPI) DKI Jakarta periode 2026–2031 dalam Konferensi Daerah (Konferda) HAPI DKI Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Konferda berlangsung di Lantai 8, Tower B, Mega Glodok Kemayoran, Jakarta, dan dihadiri jajaran pengurus DPP HAPI, perwakilan daerah, serta sejumlah tokoh lintas lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
Pelantikan Johnny dilakukan oleh Ketua Umum DPP HAPI, Dr. Enita Adyalaksmita, S.H., M.H., didampingi Sekretaris Jenderal DPP HAPI, Dr. Bob Hasan, bersama sejumlah pengurus pusat.
Dalam amanatnya, Ketua Umum dan Sekjen DPP HAPI menekankan pentingnya pengembangan organisasi serta pelaksanaan amanah konstitusi, khususnya dalam membantu masyarakat memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum.
 |
| Abraham Rudy Hartono Ketua Dewan Kehormatan DPD HAPI DKI Jakarta menerima Cindera mata dari DPD HAPI DKI Jakarta |
Johnny menegaskan, advokat tidak hanya menjalankan profesi hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membela kepentingan masyarakat dan memastikan mereka mendapatkan pendampingan hukum agar tidak dirugikan dalam menghadapi persoalan hukum.
Dalam kepengurusan baru ini, Johnny juga mengangkat Abraham Rudy Hartono sebagai Ketua Dewan Kehormatan DPD HAPI DKI Jakarta. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari DPP HAPI.
Penunjukan Abraham diharapkan memperkuat peran organisasi dalam pengayoman masyarakat. Ia dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan baru-baru ini terpilih sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN Clan Chinese Association (ACCA).
Sejumlah tokoh turut hadir dalam Konferda tersebut, antara lain Ketua Baleg DPR RI sekaligus Sekjen HAPI Dr. Bob Hasan, Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Pujiono Suwadi, Sekjen Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bungas T. Fernando Duling, Ketua Umum Perwanti-PSMTI Helga Abraham, serta perwakilan Polda Metro Jaya.
Melalui kepengurusan periode 2026–2031, HAPI DPD DKI Jakarta menargetkan penguatan organisasi dan perluasan jangkauan pelayanan hukum kepada masyarakat(rbs)
