Bandung.Internationalmedia.id.-Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung secara resmi mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting, yakni Perubahan APBD TA 2026 dan APBD TA 2027.
Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat kebijakan fiskal demi mengoptimalkan pembangunan kota serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Bandung.
Dalam penjelasan yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Pemkot merinci proyeksi penyesuaian anggaran belanja dan pendapatan untuk dua tahun anggaran mendatang.
Rincian Postur Anggaran Pemkot Bandung
Perubahan APBD 2026
Pendapatan Daerah: Proyeksi mencapai Rp 7,2 triliun (naik Rp11,79 miliar atau 0,16% dari APBD murni).
Belanja Daerah: Dialokasikan sebesar Rp 7,69 triliun (naik Rp80,01 miliar atau 1,05%).
Rancangan APBD 2027
Pendapatan Daerah: Ditargetkan mencapai Rp7,46 triliun (naik Rp269,13 miliar atau 3,74% dibanding APBD 2026).
Belanja Daerah: Diproyeksikan sebesar Rp7,82 triliun (naik Rp212,15 miliar atau 2,79%).
Pembiayaan Netto: Ditetapkan sebesar Rp362 miliar (turun Rp58,88 miliar dari pembiayaan neto 2026).
Pelaksanaan dan Prosedur
Penyampaian Raperda ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Gedung DPRD Kota Bandung pada Senin, 14 September 2026.
Proses penyusunan anggaran ini berpedoman pada kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027 yang telah disahkan bersama DPRD pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, kedua Raperda akan memasuki tahap pembahasan bersama jajaran legislatif hingga mencapai persetujuan akhir.(ziz/lys)
