 |
| Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sinargalih 02 Maniis Purwakarta, Jarau Matodi, |
Purwakarta.Internationalmedia.id. — Praktik dugaan pemalsuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk dapur pelayanan pemenuhan gizi di wilayah Purwakarta terbongkar.
Kasus ini menyeret nama pihak yayasan pengelola dan mitra yang tergiur menggunakan jalur pintas untuk memenuhi syarat wajib operasional dapur.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sinargalih 02 Maniis Purwakarta, Jarau Matodi, membeberkan kronologi awal terungkapnya pemalsuan sertifikat tersebut saat ditemui dan diwawancarai langsung di SPPG 2 Maniis, Rabu (2/9/2026).
Menurut Jarau, alur pengurusan sertifikat ini bermula ketika pihak mitra hendak memenuhi persyaratan wajib SLHS. Pihak Yayasan Kanugrahan Amanah Bangsa kemudian menawarkan jasa seseorang berinisial B yang diklaim mampu memproses dokumen SLHS secara cepat.
"Awalnya langsung dari yayasan yang menawarkan. Karena mitra pengen sertifikat SLHS itu cepat—kan wajib untuk dapur—jadi ada pembicaraan dari mitra ke yayasan. Terus yayasan menawarkan ada orang yang bisa bikin surat SLHS dengan cara cepat," ujar Jarau Matodi.
Tanpa curiga, pihak mitra menyetujui penawaran tersebut dan menyerahkan prosesnya. Namun, kecurangan tersebut akhirnya terendus saat pihak Dinas Kesehatan melakukan pencocokan data (cross-check) operasional di web resmi.
"Ternyata ID-nya itu malah ID dapur lain yang sudah lama. Pas di-cross-check di web, ternyata ID punya orang lain yang di-copy paste dan dipalsukan," terang Jarau.
Menanggapi adanya temuan dokumen kesehatan palsu tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, dr. H. Asep Saepudin, MH.Kes., mengaku heran dan menyayangkan tindakan nekat oknum yang memalsukan dokumen resmi negara tersebut.
Saat dihubungi awak media melalui pesan seluler pada Kamis (1/9/2026), dr. H. Asep Saepudin menegaskan bahwa penerbitan SLHS memiliki alur resmi yang terintegrasi.
"Saya juga belum paham, kenapa demikian? Kok berani buat dokumen palsu SLHS yang dikeluarkan oleh satu pintu," tegas dr. H. Asep Saepudin.
Terbongkarnya sertifikat palsu ini pun berbuntut panjang. Pihak mitra yang merasa tertipu langsung melayangkan teguran keras kepada pihak yayasan. Selain itu, jajaran Dinas Kesehatan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga memberikan teguran tegas atas temuan pelanggaran tersebut.
Meski ditemukan pemalsuan dokumen pada sertifikat awal, operasional dapur yang telah berjalan sekitar tiga bulan ini masih diberikan toleransi tenggat waktu oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengurus SLHS resmi sesuai prosedur hukum yang benar.
"Dari BGN memberikan tenggat waktu untuk SLHS segera diurus secara resmi sesuai alur. Jangan nanti pas di-cross-check ulang malah tidak ada, pasti di-delete. Kalau sekarang masih diberi tenggat waktu," tambah Jarau.
Ia juga membeberkan bahwa masalah belum mengantongi sertifikat SLHS resmi bukan hanya terjadi di dapurnya saja, melainkan dialami oleh banyak dapur lain di wilayah Purwakarta yang masuk dalam tahap kedua program ini.
"Yang di Purwakarta ada sekitar 1.000 lebih dapur yang belum ada SLHS-nya," ungkapnya.
Sementara itu, oknum berinisial B yang diduga menjadi dalang di balik penerbitan sertifikat SLHS palsu tersebut masih belum diketahui keberadaannya sampai saat ini. (Ir)
