 |
| (Paling Kiri) Komandan Satgas Citarum Harum, Kolonel Inf. Yanto Kusno Hendarto, S.H. (Kedua dari Kiri) Ketua Harian Satgas Citarum Harum, Mayjen TNI (Purn.) Dedi Kusnadi Thamim, beserta para Petani KJA dan jajaran PJT dan DLH |
Purwakarta.Internationalmedia.id.-Penataan dan penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat terus berlanjut dengan pendekatan sosial yang humanis.
Ketua Harian Satgas Citarum Harum, Mayjen TNI (Purn.) Dedi Kusnadi Thamim, turun langsung meninjau lokasi KJA dan berbincang akrab dengan para petani kolam apung di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Rabu (22/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Mayjen, Dedi menyambangi saung rakit KJA dan berdiskusi secara lesehan bersama para petani setempat. Langkah dialogis ini dilakukan untuk mendengar langsung kondisi di lapangan sekaligus memberikan pemahaman terkait tujuan penataan waduk.
Beberapa petani kolam apung secara terbuka mengangkat bicara dan menyatakan persetujuannya terhadap program penertiban KJA yang sedang digencarkan pemerintah.
Dalam percakapan berteknis bahasa Sunda tersebut, para petani menyuarakan bahwa penertiban justru sangat diperlukan agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh peternak.
"Upami ditertibkeun mah pada-pada adil, Pak. Ulah dugi ka nu modalna ageung menguasai ratusan petak, sedengkeun warga kecil mah mung kagungan sakedik. Janten penertiban ini supados merata dan adil untuk sadayana," ungkap salah seorang petani di lokasi.
(Terjemahan: "Kalau ditertibkan justru jadi sama-sama adil, Pak. Jangan sampai pemilik modal besar menguasai ratusan petak, sementara warga kecil cuma punya sedikit. Jadi penertiban ini supaya merata dan adil untuk semuanya.")
Petani juga mengungkapkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kualitas air waduk serta menerapkan standar keselamatan (safety), seperti penggunaan pelampung saat beraktivitas di atas kolam. Menurut warga, jika waduk tertata rapi dan airnya tetap bersih, keberlangsungan usaha budidaya ikan justru akan lebih terjamin dalam jangka panjang.
Merespons masukan warga, Mayjen Dedi menekankan pentingnya keselarasan regulasi antara pemerintah daerah dan provinsi. Saat ini masih terdapat perbedaan acuan batasan KJA, di mana pemerintah kabupaten membatasi maksimal 8 petak per KK, sedangkan acuan provinsi berada pada angka 20 petak.
Mayjen Dedi meminta Perum Jasa Tirta (PJT) selaku pengelola waduk untuk memiliki acuan data dan pelaporan yang jelas agar program penataan berjalan transparan dan terukur.
Di sisi lain, ia memahami adanya dilema dari dinas perikanan terkait potensi penurunan volume produksi ikan air tawar. Namun, penataan lingkungan waduk tetap harus berjalan seimbang.
"Poin paling krusial adalah sistem pengawasan pascapenertiban oleh PJT. Pengawasan mandiri yang aktif dan berkala wajib dilakukan agar fenomena 'patah tumbuh hilang berganti' KJA ilegal tidak terulang kembali di Jatiluhur, Cirata, maupun Saguling," tegas Dedi.
Menyeimbangi arahan tersebut, Komandan Satgas Citarum Harum, Kolonel Inf. Yanto Kusno Hendarto, S.H. menyampaikan bahwa pelaksanaan penertiban lapangan sejauh ini berjalan aman, kondusif, dan mendapat respons kooperatif dari warga.
Sesuai hasil koordinasi bersama Kasdam di Kodam, Satgas menyiapkan skema patroli rutin hingga akhir tahun setelah target penertiban selesai dilaksanakan.
Mengenai rencana penataan di Waduk Jatigede, Kolonel Yanto menjelaskan bahwa kawasan tersebut berada di bawah tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk, yang terpisah dari wilayah operasional DAS Citarum.
Oleh sebab itu, Satgas mendorong percepatan penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) antar-instansi terkait agar operasional penataan di Jatigede memiliki landasan dan payung hukum yang sah.
"Target penertiban dan komunikasi dengan masyarakat berjalan lancar. Melalui koordinasi yang solid dan patroli berkelanjutan, kita optimistis penataan waduk di Jawa Barat dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat," tutup Kolonel Yanto. (Ir)
