B
Bandung.Internationalmedia.id.-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bandung memandang berbagai persoalan yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia tidak dapat lagi dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri.
 |
| Aksi demonstrasi yang dilakukan GMNI hari ini di Bandung |
Bandung.Internationalmedia.id.-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bandung memandang berbagai persoalan yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia tidak dapat lagi dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri.
Kenaikan biaya hidup, melemahnya daya beli masyarakat, semakin sulitnya akses pendidikan yang terjangkau, ketidakpastian ekonomi, serta menyempitnya ruang partisipasi publik merupakan rangkaian persoalan struktural yang menunjukkan adanya krisis keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat.
Dalam Rilis yang diterima malam ini, Ketua Cabang GMNI Bandung, Halim Mulia lebih jauh menjelaskan, bahwa di tengah meningkatnya tekanan ekonomi yang dialami masyarakat, pemerintah justru cenderung mengedepankan kebijakan yang tidak secara langsung menjawab kebutuhan mendasar rakyat.
Ketika jutaan masyarakat harus berhadapan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, ancaman pengangguran, dan ketimpangan akses terhadap layanan publik, negara justru menunjukkan kecenderungan untuk memprioritaskan agenda-agenda yang manfaat sosialnya dipertanyakan.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, rakyat diminta menerima berbagai bentuk efisiensi dan penyesuaian ekonomi.
Namun di sisi lain, negara belum menunjukkan komitmen yang memadai dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran benar-benar diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Lebih jauh, Halim mencermati kecenderungan kemunduran kualitas demokrasi yang ditandai oleh semakin terbatasnya ruang partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur melalui keberlangsungan pemilu, melainkan juga melalui sejauh mana rakyat memiliki ruang yang nyata untuk mengawasi, mengkritik, dan memengaruhi arah kebijakan negara.
Ketika kritik dipandang sebagai ancaman dan partisipasi publik direduksi menjadi formalitas administratif, maka sesungguhnya yang sedang terjadi adalah pelemahan substansi demokrasi itu sendiri.
Dalam perspektif tersebut, GMNI memandang bahwa berbagai persoalan yang terjadi hari ini bukan semata-mata persoalan teknokratis, melainkan persoalan politik mengenai kepada siapa negara berpihak.
Negara yang demokratis seharusnya menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama pembangunan, bukan sekadar menjaga stabilitas statistik ekonomi yang sering kali tidak berbanding lurus dengan kondisi riil masyarakat.
Atas dasar itu, kami menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Evaluasi dan Hentikan Program yang Menghamburkan anggaran tapi Tidak Berorientasi pada Kepentingan Publik
Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang berpotensi membebani keuangan negara tanpa memberikan manfaat sosial yang proporsional. Anggaran publik harus diprioritaskan untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Tolak Perluasan Dwi Fungsi Polri dan TNI
Kami menolak segala bentuk perluasan peran institusi keamanan ke ranah sipil yang berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil. Reformasi 1998 telah menegaskan pentingnya profesionalisme TNI dan Polri sesuai fungsi konstitusional masing-masing. Kemunduran terhadap prinsip tersebut merupakan ancaman bagi demokrasi dan negara hukum.
3. Jamin Ketersediaan dan Distribusi BBM Subsidi
Negara wajib menjamin akses masyarakat terhadap BBM subsidi secara adil dan merata. Kelangkaan maupun distribusi yang tidak tepat sasaran akan berdampak langsung terhadap biaya produksi, distribusi logistik, serta meningkatnya beban ekonomi masyarakat kecil.
4. Wujudkan Pendidikan yang Inklusif dan Terjangkau
Pendidikan adalah instrumen utama mobilitas sosial dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa akses terhadap pendidikan tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi seseorang. Komersialisasi pendidikan hanya akan memperlebar ketimpangan sosial yang sudah ada.
5. Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah dan Daya Beli Masyarakat
Pemerintah harus mengambil langkah yang konkret dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya berdampak pada sektor makroekonomi, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat melalui kenaikan harga barang dan biaya produksi.
6. Turunkan Harga Kebutuhan Pokok
Pemerintah harus memperkuat pengawasan distribusi pangan, menindak praktik penimbunan, memperbaiki tata kelola komoditas strategis, dan memastikan ketersediaan pasokan pangan nasional. Negara tidak boleh membiarkan mekanisme pasar bekerja tanpa kontrol ketika kebutuhan dasar rakyat menjadi taruhannya.
Dalam mengakhiri pernyataannya GMNI memandang, aksi yang dilakukan merupakan manifestasi tanggung jawab moral dan historis mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil. Kami meyakini bahwa demokrasi yang sehat menuntut keberanian untuk mengoreksi kekuasaan ketika kekuasaan mulai menjauh dari kepentingan rakyat.
Kami menegaskan bahwa perjuangan ini bukan perjuangan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan perjuangan untuk memastikan bahwa negara kembali menjalankan mandat konstitusionalnya: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketika kesejahteraan rakyat dikorbankan atas nama kepentingan politik dan ekonomi segelintir elite, maka kritik bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demokratis setiap warga negara.*
