 |
| Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, saat memberikan keterangan kepada wartawan |
Karawang.Internationalmedia.id.– Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di Kabupaten Karawang tidak lepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Hal ini disampaikannya saat menyambut kunjungan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen), Prof. Dr. Reda Manthovani, dalam acara Safari Ramadhan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional( ABPEDNAS) di Karawang, Rabu (11/03/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Aep mengapresiasi kehadiran JAM-Intelijen yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS. Ia menilai kehadiran sosok Prof. Reda memberikan suntikan semangat bagi 297 desa dan 12 kelurahan di Karawang untuk terus berinovasi.
Bupati Aep memaparkan posisi strategis Karawang yang memiliki lahan baku sawah seluas 100.000 hektare. Ia berkomitmen menjalankan amanah Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai kebijakan pro-petani.
"Alhamdulillah, swasembada pangan di Karawang aman. Kami hadirkan kebijakan nyata, salah satunya pembebasan PBB bagi masyarakat yang memiliki lahan sawah di bawah 3 hektare. Ini sudah berjalan dua tahun sebagai bentuk apresiasi kami kepada para pahlawan pangan," ujar Bupati Aep.
Tak hanya itu, Pemkab Karawang juga menjamin perlindungan sosial bagi petani melalui asuransi kesehatan UHC dan asuransi kecelakaan kerja. "Kami ingin memastikan petani Karawang merasa tenang saat bekerja di sawah karena pemerintah hadir menjamin kesehatan dan keselamatan mereka," tambahnya.
Jaga Desa
Terkait tata kelola desa, Bupati Aep memberikan apresiasi khusus terhadap program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa). Ia menekankan bahwa BPD memiliki peran sentral sebagai tim pelaksana dan pengawas di tingkat desa.
"Kolaborasi ini sangat luar biasa. BPD adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam mengontrol kegiatan desa. Kami juga berterima kasih kepada jajaran Kejaksaan, baik Kajati maupun Kajari, yang mengedepankan pendekatan Restorative Justice (RJ) dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat bawah, sehingga tidak semua harus berakhir di ranah hukum," ungkapnya.
Menyongsong visi Indonesia Emas 2045, Bupati Aep mengungkapkan bahwa Karawang tengah membangun infrastruktur pendukung melalui koperasi KADMP. Saat ini, dari target 240 unit, telah terbangun 134 unit yang nantinya akan berkolaborasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Nanti akan ada dapur-dapur mandiri yang dikelola koperasi. Kami berharap BPD bisa mengawal kebijakan ini agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan program nasional ini berjalan sukses di Karawang," harap Bupati.
Di akhir sambutannya, Bupati Aep mendoakan agar kehadiran JAM-Intelijen di Karawang membawa keberkahan dan semakin memperkuat kekompakan seluruh anggota ABPEDNAS se-Kabupaten Karawang.
Saat diwawancarai wartawan, Bupati Aep merasa bangga karena tingkat pelanggaran hukum (Tipikor) di desa-desa wilayah Karawang sangat rendah dibandingkan rata-rata nasional. Dari ratusan desa di Karawang, hanya tercatat satu oknum kepala desa yang tersangkut masalah hukum.
"Tadi disampaikan Pak JAM-Intelijen, dari seluruh Indonesia ada ratusan, tapi di Karawang cuma satu. Ini membuktikan bahwa BPD kita solid dan kepala desa di Karawang rata-rata sudah mengerti. Kita jaga prestasi ini agar jangan sampai bertambah," tambahnya.
MBG
Bupati juga menyoroti pentingnya program kerakyatan seperti pemberian insentif bagi petani dan layanan kesehatan yang diputuskan melalui musyawarah desa. Hal ini sejalan dengan arahan JAM-Intelijen mengenai penguatan ekonomi dari bawah.
Terkait rencana kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bupati Aep menyatakan kesiapannya untuk memetakan titik-titik lokasi strategis di Karawang. "Kami akan dukung penuh, termasuk jika nanti sekretariat DPC BPD diberdayakan menjadi dapur mandiri untuk MBG. Ini inovasi luar biasa," ungkapnya.
Bupati berharap dengan adanya sistem digital yang menghubungkan Siskeudes dengan aplikasi Jaga Desa, transparansi anggaran akan semakin meningkat. Ia ingin para kepala desa tidak perlu lagi merasa khawatir terhadap ancaman laporan palsu atau "surat kaleng" selama mereka bekerja sesuai prosedur.
"Mudah-mudahan dengan sistem yang lebih baik dan pendampingan dari Jaksa, Karawang semakin maju dan para perangkat desa bisa fokus membangun desanya masing-masing dengan tenang dan bahagia, tutupnya. (Ir)
