Kantor Desa Cianting Utara
Purwakarta.Internationalmedia.id.– Dua desa di Kabupaten Purwakarta, yakni Desa Cianting Utara (Kecamatan Sukatani) dan Desa Cidahu (Kecamatan Pasawahan), dipastikan tidak dapat mencairkan dana desa mereka.
Keputusan tegas ini diambil setelah kedua desa tersebut gagal memenuhi kewajiban penyampaian laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) hingga melewati batas waktu yang ditentukan.
Keterlambatan ini menjadi sorotan tajam karena ultimatum yang diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta sejak November lalu tidak kunjung membuahkan hasil hingga memasuki Januari 2026.
Kepala DPMD Kabupaten Purwakarta, Rustam, mengungkapkan bahwa langkah penghentian pencairan ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Jawa Barat. Dalam pertemuan dinas tingkat provinsi, Gubernur memerintahkan Sekda dan DPMD Provinsi Jawa Barat untuk menahan anggaran bagi desa yang tidak tertib administrasi.
"Instruksi ini datang langsung dari Gubernur. Cepat diselesaikan kalau mau (cair), kalau tidak, ini tidak akan bisa dicairkan," tegas Rustam mengulang peringatan yang pernah disampaikan sebelumnya.
Pihak kecamatan mengaku telah berupaya melakukan pendampingan. Camat Pasawahan, Imam Sukmana, menyatakan pihaknya sudah berulang kali mengingatkan Kepala Desa Cidahu agar segera merampungkan laporan tersebut.
"Kami sudah berkali-kali mengingatkan dan melakukan pembinaan, namun sepertinya tidak diindahkan karena tidak ada penyelesaian dari Kades sesuai waktu yang ditetapkan," ujar Imam.
Menanggapi hal tersebut, Kades Cidahu, Enjang Heligaos, berdalih bahwa keterlambatan disebabkan oleh adanya pengerjaan fisik yang belum tuntas di lapangan. Meski demikian, ia mengklaim progres saat ini sudah hampir mencapai 100 persen. "Hanya tinggal melaksanakan pengecatan saja," ungkap Enjang. Ia berjanji akan segera menyerahkan laporan SPJ dalam waktu dekat.
Di sisi lain, kondisi di Desa Cianting Utara masih menyisakan tanda tanya. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Cianting Utara, Imam, belum memberikan keterangan resmi maupun konfirmasi terkait kendala yang dihadapi desanya. (Ir)
