 |
| Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat,saat kunjungan kerja ke SLBN Taruna Mandi di Kabupaten Kuningan. Rabu, (21/1/26). |
Kuningan,Internationalmedia.id.-Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat soroti keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan sapras di SLBN Taruna Mandiri, Cilimus Kabupaten Kuningan.
Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. H. Encep Sugiana saat kunjungan kerja ke SLBN Taruna Mandi di Kabupaten Kuningan. Rabu, (21/1/26).
Encep menilai, minimnya dukungan anggaran peralatan praktik, hingga persoalan kesejahteraan guru dan status lahan sekolah masih menjadi tantangan utama yang dihadapi SLB Negeri Taruna Mandiri Cilimus, Kabupaten Kuningan.
Lebih jauh Encep menegaskan, meskipun SLBN Taruna Mandiri memiliki prestasi yang membanggakan, baik di tingkat wilayah, Provinsi Jawa Barat, hingga nasional, namun masih diperlukan dukungan serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Sekolah ini sebenarnya sudah sangat representatif dan bisa menjadi percontohan SLB di Jawa Barat. Prestasinya banyak, pengelolaannya profesional, tetapi kebutuhan tenaga pengajar khusus masih sangat kurang dibandingkan jumlah siswa dan program keahlian yang tersedia,” ujarnya.
Pihaknya menjelaskan, SLBN Taruna Mandiri saat ini memiliki sekitar 269 siswa dengan 13 program keahlian, termasuk program vokasi seperti otomotif dan keterampilan servis sepeda motor yang dirancang untuk membekali siswa berkebutuhan khusus dengan kompetensi kerja.
Program tersebut bahkan telah didukung dengan kerja sama bersama sejumlah perusahaan agar lulusan dapat terserap di dunia kerja sesuai keterampilannya.
Selain bidang vokasi, sekolah ini juga mencatat prestasi di bidang olahraga dan seni. Salah satunya, terdapat siswa yang menjadi atlet sepak bola dan tergabung dalam tim nasional untuk ajang olahraga difabel. Namun demikian, menurut dr. Encep, pengembangan potensi tersebut membutuhkan dukungan sarana praktik yang memadai dan berkelanjutan.
“Peralatan praktik untuk beberapa program keahlian masih perlu ditingkatkan agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Di sisi lain, kesejahteraan guru, khususnya guru PPPK dan PPPK paruh waktu, juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi,” tambahnya.
dr. Encep juga menyoroti persoalan status lahan sekolah yang hingga kini masih milik desa dan disewa, sehingga menimbulkan beban biaya tambahan.
“Ini tentu menjadi catatan penting, karena keberlanjutan sekolah ke depan perlu didukung dengan kepastian status lahan,” kata dr. Encep.
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat berharap, hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memberikan dukungan lebih optimal, sehingga kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di SLBN Taruna Mandiri dapat terus ditingkatkan.*
