 |
| Pertemuan antara Neni Nur Hayati dengan Diskominfo Jabar |
Bandung.Internationalmedia.id.- Komisi I DPRD Jawa Barat mempertemukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat dengan Aktivis Demokrasi yang juga Direktur Democracy and Electoral Empowerment, Neni Nurhayaty di ruang Banmus gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (4/8/2025).
Pertemuan dilakukan atas kasus dugaan Doxing yang dilakukan Diskominfo Jabar melalui postingannya di media sosial, yang mengakibatkan penyerangan secara digital terhadap Neni. Dihadiri 40 wartawan yang biasa meliput kegiatan di DPRD tersebut.
Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati menjelaskan bahwa mediasi itu bertujuan untuk meredakan konflik agar kasusnya tidak berlanjut ke jalur hukum. Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika belum menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, sebagaimana diminta oleh Neni Nurhayati.
"Kita bisa lihat tadi Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) begitu. Dia hanya berdalih sudah melakukan takedown karena sebelumnya mengunggah foto bu Neni tanpa izin. Tapi Diskominfo belum menyampaikan permintaan maaf secara terbuka," kata Rahmat.
Untuk itu, Rachmat Djati meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukan Diskominfo Jawa Barat dalam unggahannya yang dinilai menyebarluaskan informasi pribadi sehingga berujung kepada doxing.
“Mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami DPRD Jabar meminta maaf kepada Teh Neni, atas kelalaian Diskominfo Jabar sehingga terjadi Doxing,” ungkap Rahmat.
Lebih lanjut Rahmat mengatakan, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar terbuka terhadap masukan dan saran dari seluruh lapisan masyarakat. Dan memberikan kebebasan dalam berekspresi serta berpendapat, seperti apa yang telah di atur dalam undang-undang.
Rahmat pun menyayangkan tidak adanya permohonan maaf dari Diskominfo Jawa Barat secara terbuka seperti apa yang di harapkan Neni dalam tuntutannya di dalam surat somasi.
“Minta maaf dia juga enggak terucap secara terbuka begitu dan merasa sudah cukup dengan jawaban somasi. Nah, kalau kami dari DPRD kan sifatnya hanya saran lah, bahwa ini tidak boleh terulang lagi. Terutama yang saran itu biar tidak lanjut ke meja hukum. Itu maksudnya.
Selama bisa diperbaiki tapi ya kembali lagi itu haknya Bu Neni Nur Hayati dan teman-teman. Pihak Neni juga kan mengapresiasi ya langkah DPRD yang dengan rendah hati mau meminta maaf,”jelasnya.
Sementara itu, Neni Nur Hayati menyuarakan hal yang sama dalam mediasi yang didampingi tim kuasa hukumnya. Neni Nur Hayati sangat menyayangkan sikap Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Barat yang dinilai enggan untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Neni Nur Hayati juga menyatakan bahwa ia dan tim hukumnya sedang mempertimbangkan opsi hukum. Keputusan akhir terkait langkah tersebut, kata Neni, akan menunggu hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Muhammadiyah.(Ter)
