Imbas Kebijakan Gubernur Jabar, Ribuan Pekerja Pariwisata Geruduk Gedung Sate

Geruduk Gedung Sate

Bandung.Internationalmedia.id.-Ribuan pekerja sektor pariwisata dari berbagai daerah di Jawa Barat menggeruduk Gedung Sate, Pusat Pemerintahan Jawa Barat Kota Bandung, Senin (21/7/2025).

Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca.

Massa menilai kebijakan tersebut memukul keras sektor pariwisata dan mengancam sumber penghidupan ribuan keluarga.

Sejak pagi, massa berdatangan secara bergelombang. Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar 4.000 peserta aksi memadati halaman Gedung Sate. Deretan bus pariwisata terparkir di sepanjang jalan, klakson dibunyikan serempak sebagai bentuk protes simbolik, diselingi teriakan “Cabut! Cabut! Cabut!” yang menggema di pusat Kota Bandung.

Hingga siang hari, belum tampak satu pun perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang keluar menemui peserta aksi. Meski begitu, situasi berlangsung tertib dan kondusif, meski massa terus menyuarakan aspirasinya di bawah terik matahari.

Salah satu poster para pekerja pariwisata

Aksi ini digalang oleh Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), yang beranggotakan pemandu wisata, sopir dan kru bus pariwisata, pengelola destinasi, pelaku seni budaya, UMKM, pemilik biro perjalanan, hingga pengrajin oleh-oleh. Mereka menegaskan bahwa kebijakan dalam SE Nomor 45 telah menyebabkan lonjakan pembatalan perjalanan wisata, penurunan kunjungan secara drastis, hingga stagnasi roda ekonomi di kawasan wisata.

“Kami tidak anti kebijakan. Tapi tolong, libatkan kami dalam menyusun aturan yang dampaknya langsung ke dapur kami,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando.

Berbagai spanduk dan poster bertuliskan nada protes dibentangkan di sekitar lokasi. Di antaranya: “Jangan Matikan Wisata Kami”, “Kami Bukan Musuh Pemerintah”, dan “Cabut Surat Edaran Nomor: 45!”.

P3JB mendesak Gubernur Dedi Mulyadi untuk hadir dan berdialog langsung dengan para pekerja. Mereka berharap pemerintah mau mendengar suara dari lapangan sebelum menerbitkan kebijakan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Wisata bukan sekadar bisnis. Ini soal keberlangsungan hidup di desa-desa kami. Jangan ubah harapan menjadi keputusasaan dengan aturan yang tak melibatkan kami,” tegas koordinator aksi.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung. Barisan massa mulai merapat ke gerbang utama Gedung Sate, berharap pintu dialog segera dibuka dan kebijakan pemerintah kembali berpihak pada rakyat kecil yang hidup dari denyut pariwisata daerah.(Ter)