Bandung.Internationalmedia.id.-Bandung dikenal sebagai kota kreatif, kota pelajar, dan kota perjuangan. Namun, di balik berbagai julukan itu, kami masyarakat yang hidup, belajar, dan bertumbuh di kota ini menyaksikan wajah lain Bandung yang tidak seindah slogan.
Realitas sosial di Kota Bandung saat ini menunjukkan keterputusan yang tajam antara janji politik dan kenyataan kehidupan rakyat. Kami melihat ketimpangan sosial yang makin membesar, kemiskinan urban yang terus menggerogoti, dan pelayanan publik yang timpang dan tak merata.
Banyak warga kota yang tak mendapatkan akses setara terhadap jaminan sosial, sanitasi layak, bahkan rasa aman di lingkungan tempat tinggal mereka.
Alih-alih menjadi pelindung rakyat, pemerintah kota justru larut dalam proyek-proyek citra dan jargon digital seperti Bandung Smart City yang hingga kini tak menunjukkan arah jelas dan tak menyentuh akar persoalan rakyat, kata Halim Mulia, Ketua Bakercab GMNI Bandung dalam orasinya pada aksi demo di depan Kantor Pemkot Bandung, Selasa(8/7).
Masalah kriminalitas makin mengkhawatirkan, persoalan sampah tidak pernah tuntas dari rezim ke rezim, dan akses terhadap informasi publik masih tertutup rapat seolah rakyat tak punya hak untuk tahu tentang kebijakan yang dibuat atas nama mereka.
Keterbukaan informasi, sebagai ruh demokrasi, justru makin dikerdilkan. Serta adanya penobatan terhadap kota bandung sebagai sebagai kota termacet se indonesia. hal ini harus mampu diselesaikan secara cepat, tepat dan konkret.
Sementara itu, janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye semakin jauh dari kenyataan. Pemerintah kota terkesan abai, enggan mengevaluasi, apalagi membuka ruang dialog.
Atas dasar keresahan ini, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Bandung menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kota Bandung. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, tetapi panggilan moral untuk menyuarakan hak rakyat yang diabaikan.
Kami mengingatkan kembali bahwa kekuasaan bukanlah hadiah, melainkan amanat. Ketika Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung duduk di kursi jabatan, mereka bukan sedang merayakan kemenangan, tapi sedang memikul tanggung jawab yang besar atas hidup dan masa depan warga Kota Bandung.
Namun, fakta di lapangan hari ini berbicara sebaliknya.
Kota ini menghadapi ketimpangan yang nyata, ketidakadilan yang dibiarkan, dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Oleh karena itu, kami, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menyatakan tujuh tuntutan utama berikut ini:
TUNTUTAN AKSI MAHASISWA:
1. Menuntut Pemerintah Kota Bandung menjamin kesejahteraan sosial secara nyata dan menyeluruh, termasuk pemenuhan hak dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan ruang hidup yang layak.
2. Mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menepati seluruh janji politiknya, sebagaimana yang telah disampaikan kepada publik saat kampanye. Janji bukan sekadar retorika politik, melainkan kontrak moral dengan rakyat.
3. Menuntut jaminan keamanan bagi seluruh warga Kota Bandung dari segala bentuk tindak kriminal, baik yang bersifat kasat mata maupun yang terstruktur, sistematis, dan masif.
4. Mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk segera bertindak aktif dan sistematis dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin kronis dan membahayakan ekosistem serta kesehatan publik.
5. Mendesak dan mendorong keterbukaan informasi publik dan penegakan demokrasi di Kota Bandung, termasuk transparansi anggaran, proyek pembangunan, serta ruang partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan.
6. Menuntut pemerataan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Bandung, bukan hanya terkonsentrasi di kawasan elite dan pusat kota.
7. Meminta kejelasan dan transparansi terhadap kebijakan Bandung Smart City ,sebuah program yang hingga kini lebih banyak menjadi jargon daripada solusi konkret bagi kehidupan warga.
Kami bukan musuh pemerintah. Kami adalah bagian dari rakyat yang menolak lupa dan menolak diam. Aksi ini adalah bentuk kecintaan kami pada kota Bandung yang seharusnya menjadi kota untuk semua, bukan hanya untuk segelintir elite.
Jika suara rakyat terus diabaikan, maka jangan salahkan rakyat jika mulai bersuara lebih keras.(rel)
