 | |
| Anggota DPRD Jawa Barat Iin Nur Fatinah (Humas DPRD Jawa Barat) |
Aspirasi tersebut banyak disampaikan masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok, karena jumlah SMA Negeri sederajat di kedua kota tersebut tidak lagi bisa mengakomodasi banyaknya siswa siswi lulusan SMP negeri maupun swasta yang ingin melanjutkan ke SMA Negeri sederajat.
Aspirasi yang dominan disampaikan warga Kota Depok dan Kota Bekasi itu soal penambahan SMA Negeri sederajat. Disana (di Kota Bekasi dan Kota Depok) jumlah penduduknya banyak, anak-anak lulusan SMP (negeri atau pun swasta) semakin banyak.
Sedangkan jumlah SMA Negeri belum merata,” kata Iin Nur Fatinah usai rapat paripurna laporan hasil reses III tahun sidang 2022/2023, Bandung, Jumat (15/9/2023).
“Jadi di daerah-daerah yang belum banyak SMA Negeri itu banyak yang menjerit karena tidak dapat (tidak bisa masuk SMA Negeri),” sambung dia.
Jumlah SMA Negeri sederajat memang belum merata di Kota Bekasi dan Kota Depok, terutama di daerah yang jumlah penduduk atau lulusan SMP-nya cukup tinggi apalagi dengan sistem zonasi.
Diharapkan setiap kecamatan minimal setidaknya ada satu SMA Negeri atau bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhan banyaknya orang tua yang menginginkan anaknya masuk SMA Negeri sederajat. Agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah gara-gara tak bisa mengakses layanan pendidikan.
“Kondisinya ada daerah yang banyak penduduknya (lulusan SMP yang akan melanjutkan SMA) tapi jumlah SMA Negerinya sedikit, dengan sistem zonasi banyak warga yang tidak bisa masuk sekolah negeri,” tegas Iin Nur Fatinah.
Selain penambahan SMA Negeri tambah Iin Nur Fatinah, aspirasi lain yang banyak disampaikan warga Kota Depok dan Kota Bekasi yaitu soal banjir akibat perbaikan jalan tidak berbarengan dengan perbaikan drainase.
“Jadi ketika jalan sudah mulus setelah diperbaiki, drainasenya tidak diperbaiki jadi banjir di beberapa daerah, itu yang banyak disampaikan warga Kota Depok dan Kota Bekasi,” ujar dia.(rel)
