Jakarta.Internationalmedia.id.-Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Lotte Chemical Corporation ini mencerminkan komitmen yang tinggi dari Indonesia dan Korea Selatan dalam meningkatkan investasi dan mengembangkan kemitraan baru di bidang ethylene.
Hal ini disampaikan Gandi Sulistiyanto Soeherman, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, ketika menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Lotte Chemical Corporation mengenai Fasilitasi Percepatan Realisasi Investasi yang dilakukan secara hybrid pada 7 Januari 2022.
“Saya berharap penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan pada bidang-bidang strategis lainnya," tambah Dubes Sulis, sapaan…… akrab Gandi Sulistiyanto.
Selain penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Engineering, Procurement and Construction/EPC antara PT Lotte Chemical Indonesia dan para kontraktor.
Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia menawarkan negara-negara mitra, termasuk Korea Selatan, menjadi equity partner dalam joint venture dalam rangka mengatasi masalah rantai pasok global.
Penandatanganan disaksikan juga oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia dan pimpinan sektor swasta Indonesia dan Korea Selatan. Proyek ethylene baru, atau disebut Proyek Line, bertujuan membangun kompleks petrokimia yang luas. Kompleks tersebut disiapkan untuk memproduksi 1 juta ton ethylene dengan target penjualan sebesar USD 2,06 milyar per tahun.
Di hari yang sama, Dubes RI di Seoul telah memenuhi undangan dari Menteri Perdagangan Korea Selatan, Mr Yeo Han-Koo, dalam rangka membahas potensi kerjasama Korsel dengan sejumlah negara mitra guna mengatasi krisis kekurangan pasokan raw materials.
Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI di Seoul menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia memandang penting pendekatan jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi masalah raw materials.
Untuk jangka pendek, perlunya aktivasi kembali dari konektivitas global termasuk mobilitas pelaku usaha dan kelompok pekerja, serta pentingnya peningkatan kapasitas dan kesempatan sektor swasta dalam mengakses rantai pasok global.
Untuk jangka panjang, Dubes Sulis menyampaikan tiga strategi yaitu, pertama, penguatan infrastruktur logistik, dimana Indonesia saat ini sedang membangun dan mengembangkan 30 pelabuhan di seluruh wilayah NKRI.
Kedua, perlunya diversifikasi sumber pasokan. Ketiga, proteksionisme perdagangan perlu dibatasi dan tunduk pada ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Menteri Yeo juga menanyakan mengenai kebijakan tentang pelarangan ekspor batubara di Indonesia dan kemungkinan amandemennya. Dubes Sulis menjawab bahwa Pemri sedang melakukan pembahasan antar kementerian secara intensif dan akan segera mengumumkan hasilnya pada sore ini.
Pada pertemuan tersebut, selain Dubes RI, hadir pula Duta Besar dari 9 negara pelaku kunci rantai pasok global lainnya, antara lain Brazil, Chile, Malaysia, Filipina dan Vietnam.
Sebelum pertemuan berakhir, Dubes RI di Seoul menyampaikan kesiapan Pemerintah RI sebagai tuan rumah KTT G20. Dubes pun menghimbau peningkatan partisipasi sektor swasta Korea Selatan untuk aktif berpartisipasi pada forum khusus untuk pelaku usaha 20 ekonomi terbesar di dunia yaitu B20 di Bali tahun 2022.(marpa)
