Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom dalam acara Konpers
Samosir.Internationalmedia.id.-
Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom mengajak insan Pers khususnya di
Kabupaten Samosir dalam melakukan sosial kontrolnya bersinergi dan berimbang.
Sepanjang
satu periode ke depan, Vandiko berharap untuk bersinergi, dapat terus
mengontrol, dan juga tidak lupa memberitakan kinerja Bupati/Wakil Bupati
Samosir tidak selalu pro tetapi secara berimbang.
Namun,
Bupati tidak menyebutkan apakah selama 100 hari program kerjanya ada
berita-berita pers yang diberitakan secara tidak berimbang atau sepihak.
Hal ini
dikemukakannya dalam acara Konfrensi Pers Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir
bersama Pimpinan Daerah terkait Program Kerja 100 Hari Kerja Bupati/Wakil
Bupati Samosir dan Penanganan Covi-19 di Kabupaten Samosir di Aula Kantor
Bupati Samosir, Jumat (13/8/2021).
Dalam acara
tersebut, Bupati didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum,
Menyinggung masalah
100 hari program kerjanya, bahwa pencapaian belum optimal. “Ini masih 100 hari,
ini sebagai awal.
Namun kami
(Bupati/Wakil Bupati Samosir) berjanji akan merealisasikan janji-janji kampanye
dalam satu periode,” kata Vandiko dan menyampaikan optimismenya dalam satu
periode ini dapat mewujudkannya meskipun masa kerjanya berkurang yaitu hanya 2
tahun penuh.
Berkaitan
dengan hal tersebut, Vandiko menginstruksikan agar Kepala Dinas Kesehatan
menyelesaikan vaksinasi 50 ribu vaksin yang telah diterima selama bulan Agustus
ini.
Selain itu,
kata Vandiko, penyekatan akan tetap dilaksanakan agar dua minggu ke depan,
seiring dengan penurunan kasus, Samosir akan dibuka kembali secara
perlahan-lahan.
Pada
kegiatan ini, Kepala Dinas Kominfo Samosir Rohani Bakara mengawali pemaparan
pencapaian Program 100 hari Bupati/Wakil Bupati Samosir.
Secara umum,
seperti dipaparkan Rohani, persentase capaian pada bidang: (1) Pemerintahan,
Hubungan Masyarakat, dan Hukum sebesar 84,58%; (2) Perekonomian, Administrasi
Pembangunan, dan Sosial sebesar 90,44%; dan (3) Umum dan Perlengkapan, Ortala,
dan Layanan Pengadaan sebesar 77,30%.
Rohani juga
menambahkan bahwa telah terjadi penurunan kasus harian beberapa hari terakhir
ini sebagai akumulasi dari PPKM yang dilakukan secara ketat.
Dalam
penjelasan capaian program kerja 100 hari, Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat, Mangihut Sinaga menjelaskan bahwa capaian di atas
bersifat makro. Namun demikian, ada beberapa OPD dengan capaian di bawah
rata-rata.
Mangihut
mengambil contoh Dinas Perhubungan dengan capaian 45% yang dikarenakan belum
terealisasinya retribusi di tepi jalan. Pada awalnya, kata Mangihut, retribusi
ini diserahkan kepada pihak ketiga melalui lelang tetapi setelah dilakukan
kajian diputuskan untuk menerapkan pola lama atau sebelumnya.
Kemudian,
Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga (Budpora) dengan capaian 50.78%. Hal
ini terkait dengan cagar budaya yang menurut Mangihut identifikasinya agak
rumit.
Selain itu,
capaian di bawah rata-rata juga ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kesehatan. Rendahnya capaian ini, kata
Mangihut, sekali lagi disebabkan dukungan anggaran dan personil.
Namun
demikian, para asisten akan memberikan masukan kepada Bupati/Wakil Bupati
Samosir untuk lebih menggenjot bagaimana capaian untuk 6 bulan ke depan, kata
Mangihut.
Asas
Pemerataan
Menjawab
pertanyaan wartawan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Saul Situmorang menjelaskan
bahwa vaksinasi menganut asas pemerataan. Lima puluh ribu vaksin yang diterima,
kata Saul, akan diselesaikan pada bulan Agustus ini sehingga kita bisa meminta
vaksin kedua.
“Setelah
itu, masih ada lagi yang kita minta untuk memenuhi herd immunity (kekebalan
komunal) yaitu minimal 80% dari jumlah penduduk Samosir,” jelasnya.
Terkait
minimnya serapan anggaran penanganan Covid-19, Asisten Administrasi Umum Lemen
Manurung menjelaskan bahwa setelah berkomunikasi dengan Organisasi Perangkat
Daerah atau OPD fungsional yang mengampu anggaran untuk penanganan Covid-19,
sebenarnya kegiatan telah terlaksana namun tinggal menunggu Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) dari OPD pelaksana.
“Secara
umum, sumber dana penanganan Covid-19 ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” kata Lemen Manurung
dan menegaskan bahwa semua proses sudah mengikuti aturan dan regulasi yang
berlaku.(Ung)
