Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan kunjungan kerja terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya pengembangan konsep desa wisata BUMDes, di Desa Sukaratu Mandiri, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Selasa (15/6/2021)
Garut.Internationalmedia.id.-Sebagai upaya untuk
menggali informasi terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya
pengembangan konsep desa wisata BUMDes, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Jawa Barat kunjungi Desa Sukaratu Mandiri, Kecamatan
Banyuresmi, Kabupaten Garut, Selasa (15/6/2021).
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Arif Hamid
Rahman mengatakan, salah satu potensi Desa Sukaratu Mandiri yaitu Situ Bagendit
perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah terutama dari segi
pengembangan dan pengelolaan.
"Destinasi Wisata Situ Bagendit ini harus
dirancang dengan serius. Tadi kita lihat dari sisi program pemerintahan itu
sudah berjalan "ucapnya.
Arif menambahkan, pihaknya menyambut baik
upaya-upaya penyelenggaraan promosi terkait kawasan Situ Bagendit untuk
mendongkrak daya tarik masyarakat. Ia pun berharap, upaya yang sama dapat
dilakukan oleh daerah-daerah lain untuk memperkenalkan potensi daerahnya.
Disamping itu Arif menjelaskan, sejumlah program
BUMDes yang telah digulirkan oleh pemerintah mendapatkan penerimaan yang baik
oleh masyarakat. Akan tetapi, pihaknya menyoroti perihal keterlibatan
unsur-unsur masyarakat yang dinilai belum terjalin dengan baik.
"Kita berharap memang dengan program BUMDES
ini, kalau kita lihat di daerah atau yang tadi itu cukup luar biasa diterima.
Walaupun ada beberapa hal yang memang menjadi catatan, seperti ketika ada
Bimtek tentang program-program DPMPD Jawa barat ini dibutuhkan keterlibatan
semua pihak antara desa dan BUMDESnya. Selama ini memang ada (terjadi) kegiatan
yang sifatnya pelatihan desanya diundang tetapi BUMDesnya tidak," katanya.
Ia menegaskan, bahwa hal tersebut akan menjadi
catatan pihaknya yang selanjutnya akan disampaikan kepada stakeholder terkait.
"Tentu harus jadi catatan bahwa dua unsur
perangkat desa harus diundang. Sehingga nanti di lapangan tidak ada benturan
pemahaman artinya ini harus ada sinkronisasi"ujarnya.
"Maka dari itu, saya berharap ke DPMPD Jawa
Barat itu bisa mengundang dari dua unsur ini sehingga program itu
sinergis," imbuhnya.(mar)
