-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Komisi V Akan Kawal Penginputan Permohonan Hibah Organisasi Lintas Agama

Sabtu, 08 Mei 2021 | 5/08/2021 WIB Last Updated 2021-05-08T04:44:01Z

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, bersama Anggota Komisi V, Yod Mintaraga dan Ali Rasyid saat menghadiri acara Penginputan Permohonan Hibah Organisasi Lintas Agama Jawa Barat di Ruang Seminar Ibnu Rusyid Masjid Pusdai Jawa Barat, Kota Bandung. Jumat, (7/5/21)

Bandung.Internationalmedia.id.- Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe mengatakan, pihaknya akan mengawal penginputan permohonan Hibah Organisasi Lintas Agama yang telah diluncurkan pemerintah.

 

Hal ini dikatakan pada acara Sosialisasi Penginputan Permohonan Hibah Organisasi Lintas Agama Jawa Barat di ruang Seminar Ibnu Rusyid Masjid Pusdai Jawa Barat, Kota Bandung. Jumat, (7/5/21).

 

Dikatakan, lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengamanatkan adanya bentuk keterbukaan informasi publik dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

 

Juga sebagai wujud implementasi amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) membuat publik dapat mengetahui informasi mengenai pemerintahan daerah terutama soal pengelolaan keuangan daerah.

 

Informasi pemerintahan daerah tersebut harus dikelola dalam suatu SIPD yang telah dibuat oleh pemerintah daerah untuk menjadikan pembangunan daerah yang tertib dan teratur termasuk mengenai sistem penginputan permohonan hibah organisasi lintas agama di Jawa Barat.

 

“Maka hasil dari sosialisasi ini kedepan nya semua akan menjadi tertib dan teratur, tidak akan menemui kendala dan tidak masuk pendataan karena semuanya sudah jelas ada di sistem,” Katanya.

Bobi menjelaskan, Komisi V DPRD Jabar dalam hal ini akan selalu mengawal dan menjadi katalisator pada sistem penginputan permohonan hibah organisasi lintas agama tersebut, karena menurutnya ini merupakan pola hubungan baru yang diwujudkan dalam cara baru dalam mengisi anggaran DPRD dan Pemerintahan Daerah.

 

“Kami dari komisi V akan selalu mengawal dan menjadi katalisator dari ormas keagamaan ini, kalo misalkan memang ada masalah akan kami telusuri dan berikan pengawalan-pengawalan agar supaya program-program yang mereka ajukan dapan terlaksana dengan baik,”. tutupnya.

 

Diketahui, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang telah diluncurkan pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) agar semua dapat terintegrasi mulai dari perencanaan, penggaran hingga evaluasi program program disetiap pemerintah daerah.(Ter)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update