Jakarta.Internationalmedia.id.- Program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) dilanjutkan kembali. Senin10 Mei 2021, pembukaan FJPP periode 2 dilakukan secara virtual oleh Ketua Satgas Penanganan Pandemi Covid-19, Doni Monardo dan Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH.
Sebanyak 3030 wartawan dari seluruh Indonesia akan
mengikuti program ini selama 8 bulan, antara Mei hingga Desember 2021. Sebagai
fellow, para jurnalis peserta akan secara rutin membuat berita yang
mengampanyekan pentingnya perubahan perilaku yang kondusif untuk pencegahan
penyebaran Covid-19.
Program FJPP merupakan kerja-sama antara Satgas Penanganan
Covid-19 dan Dewan Pers, dan sebelumnya juga telah berlangsung pada periode Oktober-Desember
2020.
Dewan Pers memberikan apresiasi tinggi atas
pelaksanaan FJPP. Sikap kritis pers terhadap cara pemerintah menangani pandemi
covid-19 tetap relevan, bahkan semakin relevan.
Namun hal ini tidak menghalangi pers berkolaborasi
dengan pemerintah untuk mewujudkan nilai yang lebih tinggi, yakni visi
kemanusiaan membantu menyelamatkan masyarakat dari pandemi covid-19 melalui
sarana komunikasi dan informasi massa.
FJPP ini momentum bersejarah yang jarang terjadi.
Pemerintah berkomitmen membantu para wartawan yang sedang menghadapi krisis
ekonomi akibat pandemi covid-19. Pers sebaliknya membantu pemerintah
mengarusutamakan perubahan perilaku dalam masyarakat untuk menanggulangi pandemi
Covid-19. Namun, kedua pihak menyadari FJPP tidak dimaksudkan untuk mengurangi
sikap kritis pers terhadap pemerintah.
Apresiasi yang tinggi dalam hal ini perlu kami
berikan kepada pemerintah, khususnya Satgas Penanganan Covid-19.
Para wartawan peserta FJPP secara berkelanjutan akan
memberitakan pandemi Covid-19 dengan menekankan pentingnya pelaksanaan protokol
kesehatan sebagai budaya baru dalam masyarakat: menggunakan masker secara
benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga asupan gizi dan berolahraga
secara cukup untuk mendukung pencegahan penyebaran virus Covid-19.
Atas kontribusi tersebut, para peserta akan
mendapatkan renumerasi setiap bulan yang dialokasikan dari APBN. Dewan Pers
menjamin renumerasi ini tidak menghalangi pers untuk bersikap kritis terhadap
pemerintah.
FJPP periode pertama Oktober-Desember 2020 menunjukkan
para peserta masih tetap bersikap kritis terhadap unsur-unsur pemerintahan lain
yang lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Wartawan tetap bisa kritis,
bahkan diharapkan tetap bersikap kritis dalam memberitakan isu-isu protokol
kesehatan dan perubahan perilaku.
FJPP merupakan bagian dari insentif ekonomi yang
diberikan negara kepada sektor media. Pada masa awal pandemi Covid-19, unsur
asosiasi perusahaan media dan asosiasi wartawan mengajukan beberapa opsi
insentif ekonomi kepada pemerintah.
Dewan Pers memfasilitasi proses tersebut. Untuk para
individu wartawan, insentif tersebut diwujudkan dalam program FJPP. Insentif
ekonomi untuk wartawan tidak diwujudkan dalam bentuk bantuan tunai langsung,
melainkan secara programatik dalam fellowship penulisan karya jurnalistik.
Ini lebih mendidik dan profesional. Program FJPP
melibatkan 26 wartawan senior dari berbagai latar-belakang media untuk menjadi
editor.
Mereka bertugas memeriksa dan menilai kelayakan
karya-karya para peserta dengan bertolak dari pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
dan kesesuaian dengan tema perubahan perilaku dan pelaksanaan protokol kesehatan.(Rel/Ter)
