Rapat p[aripurna pembahasan LKPJ Bupatu Tahun Anggaran 2020
Toba.Internationalmedia.id.- Tiga Komisi di DPRD
Kabupaten Toba yakni Komosi A,B dan C soroti kinerja Pemerintah Kabupaten(Pemkab)Toba bahkan ada
yang menyatakan kekecewaannya.
Komisi C DPRD Kabupaten Toba menyampaikan kekecewaan
semua tim gabungan atas pelaksanaan kunjungan lapangan LKPJ Bupati tahun
anggaran 2020.
Pasalnya tidak ada penanggungjawab dari tim
eksekutif di lapangan dan pendampingan OPD yang masih kurang maksimal.
"Bahkan beberapa OPD tidak mengutus stafnya
untuk mendampingi DPRD ke lapangan sehingga terkesan tidak menghargai tim
gabungan komisi yang turun ke lapangan, seperti Dinas Perindakop.
Hal ini diungkapkan Komisi C yang
dibacakan oleh Binsar Gultom dalam laporan rapat paripurna dengan agenda
penyampaian laporan komisi A,B dan C atas hasil pembahasan DPRD dengan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Tahun Anggaran 2020, Senin (26/4/2021).
Dalam laporan lainnya, Komisi C juga menyoroti sistem
pelaporan dana refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 hingga saat ini
belum ada laporan yang transparan.
Transparansi dan pengawasan dana APBD untuk
penanganan pandemi COVID-19 perlu diperketat agar tepat sasaran dan harus ada
mekanisme pelaporan yang transparan agar masyarakat mudah mengawasinya.
Selain itu, Komisi C juga menyoroti banyaknya
fasilitas kesehatan yang tidak difungsikan di beberapa Puskesmas akibat tidak
tersedianya tenaga terlatih seperti alat Rontgen, alat operasi, inkubator dan
tempat tidur bayi, kata Binsar Gultom.
Hadir dalam rapat paripurna ini Bupati Toba Poltak
Sitorus, Wakil Bupati Toba Tonny Simanjuntak, Sekda Audi Murphy Sitorus, Ketua
DPRD Toba Effendi S. Panangian Napitupulu, Wakil Ketua DPRD Toba Mangatas
Silaen dan Condrow Manurung, anggota DPRD serta parap pimpinan OPD.
Sedangkan, Komisi A dalam laporannya yang dibacakan
oleh Pdt. Gumontan Pasaribu menyoroti minimnya fasilitas perekaman E-KTP di
Kabupaten Toba.
Hingga kini, Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil
hanya memiliki satu unit bus perekaman yang bergerak hingga ke
kecamatan-kecamatan. Komisi A menilai perlu dilakukan penambahan fasilitas,
seperti pengadaan komputer dan operator di masing-masing kecamatan.
Pihaknya juga menyoroti kinerja Dinas PMD, di mana
pengadaan lampu tenaga surya (Solar Cell) dianggap tidak tepat sasaran.
"Solar cell belum menyentuh kepada kebutuhan
tepat guna dan terkesan mubazir. Kami meminta dinas terkait agar melakukan
pengawasan ketat dan cermat serta terus-menerus, sehingga dana desa digunakan
oleh desa secara tepat guna," ujar Gumontang.
Selanjutnya Komisi B dalam laporannya yang dibacakan
oleh Boy Antoni Simangunsong menyoroti peningkatan wajib pajak dari restoran,
hotel dan tempat hiburan.
Selama ini, PAD Toba dari sektor ini kurang maksimal
karena pengusahanya belum menggunakan Typing Box/Teks Online.
"Dinas terkait harus berani menindak tegas
pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, tegas Boy.(Ung)
