 |
| Ilustrasi |
Bandung,Internationalmedia.id.-- Komisi V Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, mengaku telah menampung keluhan
adanya kekhawatiran pengelola sejumlah SMA/SMK negeri mengenai besaran bantuan
operasional peserta didik (BOPD) yang bakal habis untuk memenuhi kebutuhan
paket data internet siswa selama mereka belajar di rumah.
Komisi V DPRD Jawa Barat memandang, perlu adanya
kolaborasi yang baik antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa
untuk menyikapi kekurangan biaya operasional sekolah yang dianggap masih kurang.
Hal tersebut agar operasional sekolah tidak terhambat.
Sebelumnya, pengelola sejumlah SMA/SMK negeri di
Kota Bandung mengaku khawatir, bantuan paket data untuk siswa selama belajar di
rumah, akan memangkas habis dana operasional mereka. Sebab, setelah
dihapuskannya iuran bulanan, BOPD akan digunakan untuk bantuan paket data
internet murid.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPRD Jawa
Barat Dadang Kurniawan mengatakan, pihaknya merekomendasikan beberapa upaya
yang perlu ditempuh, baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pihak sekolah
untuk menunjang pembelajaran jarak jauh saat pandemi Covid-19 ini.
Optimalisasi pembelajaran peserta didik harus tetap
menjadi prioritas. Intinya, kata dia, berbagai keluhan yang disampaikan kepada
DPRD, akan menjadi usulan rekomendasi kepada pemerintah.
“Setelah dihapuskannya iuran bulanan, ini menjadi
sebuah kemajuan besar (pemerintah) untuk bidang pendidikan. Tetapi kemudian
muncul persoalan baru, BOPD ini dianggap tidak akan mampu menutup operasional
sekolah, terlebih pada saat pandemi (Covid-19) ini,” ungkap Dadang, Minggu 19
Juli 2020.
Dadang menambahkan, upaya yang perlu ditempuh
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyikapi persoalan ini agar menambah
porsi biaya operasional sekolah, khususnya untuk menunjang pembelajaran jarak
jauh saat pandemi Covid-19 ini.(Ter)
