BANDUNG,(IM).Orangnya pendiam, kulit sawo matang dan rambut sedikit ranjau. Namun demikian, pemuda batak kelahiran Padang, 11 Maret 1976 ini sangat ramah.
Mengawali profesinya, di samping sebagai aktivis politik, Ia menekuni profesi advokat sejak tahun 1995 dan pada tahun 2007 membuka Kantor Hukum Rafael Situmorang, SH & Rekan.
Selama berkarier telah banyak menyelesaikan berbagai macam perkara/kasus, baik bersifat Perdata, Pidana, Hukum Lingkungan, Merk, Hukum Perusahaan, Bill Collector, penagihan utang-piutang maupun Perburuhan, baik secara Litigasi maupun dengan cara Non Litigasi. Serta terdaftar sebagai anggota PERADI Bandung, dengan nomor Register 07.11214.
Raphael juga menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang Advokasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(SPSI) Provinsi Jawa Barat, dan sudah terbiasa mengadvokasi hak-hak buruh.
Dalam perjalanannya, anak kedua dari 5 bersaudara Keluarga Situmorang ini, punya keinginan besar untuk membantu hak-hak rakyat. Ia pun mengalihkan perhatiannya dan fokus untuk bisa langsung berbuat dan memperjuangkan hak-hak rakyat secara langsung lewat anggota Legislatif.
Atas dukungan berbagai pihak elemen masyarakat dan buruh terutama dukungan sang istri tercintanya, lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Rafael Situmorang, SH, MH, mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dar Daerah Pemilihan(Dapil 1- Kota Bandung – Cimahi) dengan nomor urut 4, periode 2019-2024.
Atas doa orang tua, istri dan anaknya, keberuntungan itupun datang dan memihak kepadanya. Rafael, berhasil memperoleh suara sebanyak 25.057.
Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini dinobatkan dan dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kini dia ditempatkan di Komisi I yang di antaranya membidangi, Pemerintahan, Penerangan dan Pers, Hukum Perundang-Undangan, Partai Politik, Ormas dan Pertahanan.
Dia mepunyai keinginan akan fokus pada masalah anggaran (badgeting). Sebab, selama ini anggaran pemprov Jabar lebih besar pada belanja dibandingkan dengan belanja modal.
Sehingga, antara output kurang dirasakan secara signifikan kepada masyarakat. Terutama pada biaya kesehatan, pendidikan dan sosial lainnya.
“Jadi kala saya amati, anggaran belanja sosial dirasa kurang efektif, akibat sistem pengeluaran anggaran tidak transparan, kata Rafael di ruangan kerjanya Fraksi PDIP, Senin(3/2).”.
SERAP ASPIRASI
Empat bulan sudah Rafael menjadi wakil rakyat, setelah dilantik, 2 September 2019 lalu. Apa yang dia sudah perbuat ?. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, penyandang gelar Strata 1 dan 2 Sekolah Tinggi Hukum Bandung(STHB) masih belum banyak berbuat seiring dengan waktu pelantikannya.
Namun, Ia sudah mulai menyerap berbagai aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya di Kota Bandung dan Kota Cimahi pada masa resesnya pada 2-11 Desember 2019.
Contohnya saja saat melaksanakan reses di Jalan Mirabilis, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandungkulon, warga menyampaikan berbagai aspirasi, dari mulai masalah BPJS Kesehatan, penanganan anak jalanan, sampai penanganan sampah.
Dalam penyerapan aspirasi tersebut, Rafael pun menjelaskan berbagai program DPRD Jabar dan pemerintah, dari mulai upaya DPRD Jabar mendorong penambahan anggaran untuk bisa menggratiskan iuran bulanan sekolah setingkat SMA di Jabar pada 2021 sampai peningkatan layanan kesehatan di RSUD yang dikelola Pemprov Jabar.
Mengenai berbagai aspirasi warga yang diserapnya selama reses, Rafael mengatakan akan menindaklanjutinya langsung.
Hal ini dia lakukan karena sejak masa kampanye, Rafael tetap konsisten dengan janji-janjinya yakni dia ingin dapat mensejahterakan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta membantu memperjuangkan atau mengadvokasi para kaum buruh.
Rafael yang merupakan sosok aktivis 98 menyelesaikan pendidikannya mulai SD-SMP-SMA-S1 dan S2 di Bandung.Sampai saat ini terus menggeluti kegiatan sosial kemasyarakatan. Terutama, Ia konsen mengadvokasi bidang hukum perburuhan. Boleh dibilang dia pejuang hak-hak buruh melawan ketidak-adilan.(Lys).-
