Bandung.Internationalmedia.id.- Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat menegaskan APBD Tahun Anggaran 2027 harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar besarnya anggaran maupun tingkat penyerapan belanja.
Setiap alokasi anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Jabar, Jumat (30/10/2026).
Daddy mengatakan, APBD merupakan instrumen strategis pembangunan daerah sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keberhasilan pengelolaan anggaran harus diukur dari dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat berpandangan, APBD merupakan instrumen strategis pembangunan daerah, pemerataan kesejahteraan, sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan APBD harus diukur dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta pemerataan pembangunan antarwilayah,” tutur Daddy.
Ia menegaskan, setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya. Setiap program pemerintah juga harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan mampu menjawab persoalan riil masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan strategis terhadap rancangan struktur APBD 2027. Salah satu perhatian utama adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal Jawa Barat.
Terkait target PAD sebesar Rp18,211 triliun, pemerintah provinsi diminta memastikan angka tersebut disusun berdasarkan potensi riil dan perhitungan yang realistis. Optimalisasi pendapatan, menurut Fraksi Gerindra, perlu dilakukan melalui perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi pelayanan, integrasi data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penertiban potensi kebocoran penerimaan.
Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu menjadi perhatian. Namun, upaya meningkatkan PAD harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan tidak membebani kelompok ekonomi kecil maupun pelaku usaha yang tengah menjaga keberlangsungan bisnisnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat yang ditargetkan sekitar Rp10,9 triliun. Pemprov Jabar diminta menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi perubahan alokasi maupun keterlambatan penyaluran dana transfer agar kesinambungan program pembangunan tetap terjaga.
Dari sisi belanja, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Jabar mengevaluasi komposisi belanja operasi agar lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Belanja rutin dan administratif perlu dikelola secara disiplin, sementara anggaran yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur harus mendapatkan porsi perhatian yang memadai.
Penguatan belanja modal juga menjadi salah satu poin penting. Fraksi Gerindra mendorong agar anggaran pembangunan diarahkan pada infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, irigasi, pengendalian banjir, serta sarana pelayanan publik lainnya.
Daddy menekankan, penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan tingkat urgensi, kondisi infrastruktur, kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi, serta kesenjangan akses pelayanan publik antarwilayah.
“Penentuan lokasi pembangunan, menurut kami, perlu didasarkan pada tingkat urgensi, kondisi infrastruktur, kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi, serta kesenjangan akses pelayanan publik antarwilayah,” ujarnya.
Dalam pembahasan Ranperda APBD 2027, Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian fiskal, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, pemerataan, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Untuk itu, Pemprov Jabar diminta memberikan jawaban secara jelas, lengkap, dan berbasis data terhadap seluruh pertanyaan serta catatan yang disampaikan fraksi. Jawaban tersebut perlu disertai rincian alokasi anggaran, target keluaran, indikator hasil, lokasi kegiatan, kelompok penerima manfaat, hingga mekanisme pengawasan.
Melalui pembahasan APBD 2027, Fraksi Gerindra berharap anggaran daerah tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan, memperkuat pelayanan publik, dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat.(rel/lys)
