 | |
| Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Jawa Barat Gatot Sambas melakukan pendekatan secara persuasif kepada seorang tua PPKS |
Langkah persuasif namun tegas ini diterjunkan langsung guna menciptakan ketertiban kota, sekaligus disiapkan menjadi percontohan (model) penanganan masalah sosial bagi 26 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.
Operasi besar-besaran ini menyisir sepanjang rute strategis, mulai dari bawah Flyover Mochtar Kusumaatmadja di Jalan Pasteur, Pasir Kaliki, Pajajaran, Wastukancana, LLRE Martadinata, hingga berakhir di kawasan Gedung Sate. Puluhan warga yang tergolong PPKS berhasil dijangkau oleh petugas gabungan di lapangan.
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Jawa Barat Gatot Sambas memastikan, operasi gabungan tersebut tidak hanya ditujukan untuk penertiban sesaat, tetapi juga menghasilkan evaluasi atas berbagai kendala di lapangan dan solusi penanganannya.
Ia berharap, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan PPKS dapat terus berlanjut.
“Kami ingin memastikan kegiatan hari ini berjalan sukses tanpa ekses dan menghasilkan beberapa evaluasi dari kendala-kendala, kemudian muncul solusi sehingga kita akan selesaikan secara bersama-sama,” ujar Gatot.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung Irvan Alamsyah mengatakan, penjangkauan dilakukan secara langsung ketika petugas menemukan PPKS di sepanjang rute operasi.
Ia menjelaskan, tidak seluruh kelompok yang ditemukan diperlakukan dengan cara yang sama. Untuk sejumlah pengamen, misalnya, petugas memberikan imbauan terkait batas waktu operasional. Sedangkan PPKS seperti anak jalanan, pengemis, manusia gerobak, dan manusia karung tetap dijangkau untuk mendapatkan penanganan.
“Ketika nanti terlihat ada PPKS, kita bagi saja langsung. Jadi jangan menunggu lagi komando. Kalau memang itu manusia gerobak dan lain sebagainya, langsung saja dijangkau,” kata Irvan.
PPKS yang berhasil dijaring selanjutnya dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Bandung di Rancacili. Irvan mengatakan, pihaknya juga meminta dukungan tambahan pekerja sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan asesmen terhadap PPKS yang telah dijangkau.
Ia berharap hasil operasi dapat segera direkapitulasi pada hari yang sama dan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi.
“Kami berharap malam ini sudah ada rekapitulasi hasil kegiatan dan kita bisa sampaikan ke pimpinan untuk segera dievaluasi, sehingga langkah ke depan bisa lebih jelas dan terstruktur,” katanya.(ray/lys).
Bandung.Internationalmedia.id.-Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar operasi gabungan untuk menertibkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di sejumlah titik protokol Kota Bandung, Jumat (11/9/2026).
Langkah ini digadang-gadang bakal menjadi model penanganan PPKS bagi 26 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.
Operasi besar-besaran ini menyisir sepanjang rute strategis, mulai dari bawah Flyover Mochtar Kusumaatmadja di Jalan Pasteur, Pasir Kaliki, Pajajaran, Wastukancana, LLRE Martadinata, hingga berakhir di kawasan Gedung Sate. Puluhan warga yang tergolong PPKS berhasil dijangkau oleh petugas gabungan di lapangan.
Poin Penting Operasi Gabungan
Pilot Project Jawa Barat: Suksesnya penanganan PPKS di Kota Bandung akan diadaptasi sebagai acuan resmi bagi wilayah lain di Jawa Barat.
Sinergi Lintas Sektor: Tim Provinsi Jawa Barat—meliputi Satpol PP, Dinas Sosial, hingga Diskominfo—turun langsung memperkuat tim lokal Bandung.
Pendekatan Humanis & Terukur: Petugas membedakan penanganan di lapangan. Pengamen diberikan imbauan batas waktu operasional, sementara anak jalanan, pengemis, manusia gerobak, dan manusia karung dijangkau untuk pembinaan lebih lanjut.
Pusat Evaluasi: Seluruh PPKS yang terjaring langsung dibawa ke Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung di Rancacili untuk menjalani asesmen bersama pekerja sosial.
Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Jawa Barat, Gatot Sambas, menegaskan bahwa tim provinsi menginduk pada pola penanganan yang telah dievaluasi oleh Pemkot Bandung. Kehadiran tim provinsi bertujuan memperkuat eksekusi di lapangan sekaligus mencari solusi permanen atas berbagai kendala sosial yang ada.
Sejalan dengan hal tersebut, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung, Irvan Alamsyah, menyampaikan bahwa data hasil penjangkauan langsung direkapitulasi malam itu juga. Langkah cepat ini dilakukan agar pemerintah memiliki pijakan data yang akurat dalam merumuskan kebijakan penanganan sosial yang lebih terstruktur ke depannya.(ray/lys)
